Polling detikcom

Polling: Jokowi Minta Kereta Cepat Dibangun Pakai Uang Rakyat, Setuju atau Tidak?

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 11 Okt 2021 11:53 WIB
Progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai minggu pertama Juni 2021 telah mencapai 74,5%. Sejauh ini, proses pemasangan Box Girder proyek tersebut dari Casting Yard 1 arah Bandung telah berhasil dirampungkan di akhir bulan Mei lalu.
Foto: Istimewa/PT KCIC
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengizinkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai salah satunya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal Jokowi pernah tegas mengatakan tidak akan menggunakan uang negara.

Dalam catatan detikcom, Jokowi pernah mengucapkan hal itu salah satunya pada 2016 saat groundbreaking proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dia mengatakan pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah.

"Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN," kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).

Sebelumnya juga pada 2015, Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan memakai anggaran negara atau APBN namun diserahkan kepada BUMN. Selain itu, pemerintah tak akan memberikan jaminan kepada BUMN dalam menjalankan proyek ini karena dilaksanakan secara business to business (b to b).

Saat ini berbeda. Dengan alasan perusahaan BUMN yang memegang proyek tersebut kesulitan keuangan maka APBN jadi jalan keluarnya. Konsorsium kereta cepat sendiri terdiri dari empat BUMN, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PTPN VIII.

Keputusan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai oleh APBN, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi pasal 4 ayat 2, dikutip Senin (11/10/2021).

Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menganggap wajar bila proyek menggunakan APBN, ada juga yang tidak setuju.

Nah, bagaimana menurut detikers? Apakah Anda setuju jika proyek kereta Jakarta-Bandung menggunakan APBN?

Yuk ikutan polling dengan cara memilih jawaban setuju atau tidak setuju, jangan lupa sertakan alasannya. Polling ditutup Selasa 12 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB.



Simak Video "Jalur Layang Kereta Cepat Jakarta Bandung Ditarget Rampung Februari 2022"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)