Perjalanan Megaproyek Kereta Cepat JKT-BDG: Ditolak Jonan hingga Telan APBN

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak hentinya menyita perhatian publik. Pasalnya, dulu megaproyek ini dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menggunakan APBN. Hal itu juga ditegaskan oleh mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan.

Namun kini Jokowi telah resmi mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Karena alasan sejumlah BUMN yang memegang proyek itu diterpa masalah keuangan akibat pandemi COVID-19.

Keputusan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi pasal 4 ayat 2 dikutip Senin (11/20/2021).

Dalam pasal 4 ayat 1 huruf c berbunyi pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari (c) pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditolak Eks Menhub Jonan

Jika dikilas balik, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini pernah ditolak oleh Mantan Menhub Ignasius Jonan. Kala itu dia menitik beratkan kepada keselamatan penumpang. Sebelumnya Jonan mengaku belum pernah ikut rapat soal pembahasan kereta cepat.

"Setuju nggak setuju kita nanti cek soal standar keselamatannya. Kalau standar keselamatannya oke, ya oke. Kalau nggak ya nggak," kata Jonan, di Kantor Presiden, Komplek Istana, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Berjalannya waktu, hingga 2016 ternyata Jonan masih enggan memberikan izin untuk proyek kereta cepat itu. Saat itu menurut Jonan masih ada hal yang belum terpenuhi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, izin pembangunan. Kemenhub sempat mengembalikan dokumen usulan untuk memperoleh izin pembangunan prasarana kereta cepat kepada KCIC, karena dokumen masih ditulis dalam Bahasa China.

"Izin pembangunan kan bukan izin administratif. Yang analisas teknis, yang penting adalah laporan analisa hidrologi dan hidrolika itu harus ada. Termasuk juga mekanika tanah," jelasnya.

Kedua adalah perjanjian konsesi. Kemenhub dan KCIC belum menandatangani perjanjian penyelenggara sarana kereta cepat. Perjanjian ini diperlukan untuk menjamin bahwa proyek kereta cepat tidak akan menjadi beban pemerintah Indonesia seandainya berhenti di tengah jalan.

Dulu janjinya tidak pakai APBN sama sekali. Cerita selengkapnya di halaman berikutnya.