Ikut Tax Amnesty Jilid II, Bawa Pulang Harta dari Luar Negeri Bakal Diampuni

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 13 Okt 2021 13:51 WIB
Tax Amnesty
Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta -

Tax amnesty jilid II atau program pengampunan pajak yang kini disebut pengungkapan sukarela akan digelar lagi. Program itu diakomodir di Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI.

Jadwal tax amnesty jilid II ini sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan akan berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Dalam program tax amnesty jilid II, pemerintah membuat dua kebijakan. Kebijakan I, peserta bisa mendapatkan tarif PPh final 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri. Itu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty, dengan basis aset yaitu per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti tax amnesty jilid I.

Kebijakan II, subjek kebijakannya adalah wajib pajak orang pribadi dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dengan membayar PPh Final sebesar 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

Secara lengkap, berikut rinciannya:

Kebijakan I
Subjek pada kebijakan I yakni wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Dengan basis aset yaitu per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti tax amnesty jilid I.

Peserta bisa mendapatkan tarif PPh final rendah apabila sebagian besar hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi. Dengan rincian tarif PPh final yaitu:

a. 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.
b. 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
c. 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan.

Kebijakan II
Subjek pada kebijakan ini yaitu wajib pajak orang pribadi dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.
b. 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
c. 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

(toy/eds)