Menguak Alasan Mengapa Surat Anies ke Michael Bloomberg Bikin Geger

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 15 Okt 2021 13:06 WIB
Michael Bloomberg is considering a 2020 White House run as a Democrat, but its unclear whether that party would see the billionaires candidacy in a positive light AFP/JOSH EDELSON
Read more at https://www.channelnewsasia.com/news/world/ex-ny-mayor-bloomberg-once-again-mulling-white-house-bid-10730586
Foto: AFP/JOSH EDELSON

Menyikapi hal ini, pengamat kebijakan publik Dedek Prayudi menduga Seruan Gubernur 8/2021 merupakan aksi cepat untuk mendapatkan dana hibah, alih-alih mengurangi prevalensi merokok. Sebab menurutnya, menutup bungkus rokok di etalase minimarket, atau warung bukan cara yang efektif.

Dedek juga mempertanyakan pertimbangan Anies meneken Sergub tersebut. Menurutnya, jika merujuk kebijakan serupa di negara lain, sebelum menutup etalase rokok, sudah ada mekanisme pemeriksaan identitas (ID Checking) yang jauh lebih efektif membatasi pembelian rokok, atau mencegah anak di bawah umur untuk membeli rokok.

"Sehingga saya menduga apa yang dilakukan Anies ini tidak lebih dari gimmick saja untuk dapat quick sponsorship dana dengan mudah. Karena penutupan pajangan lebih mudah dilakukan dan dilihat publik dibandingkan pemeriksaan identitas," jelasnya, seperti dikutip, Senin (11/10/2021).

Soal dugaan kucuran dana, Dedek mendesak Anies dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi penjelasan. Sebab menurutnya Pemda tak bisa sembarangan menerima dana dari asing, baik berupa pinjaman maupun hibah. Beberapa regulasi disebut Dedek telah mengatur mekanisme pemberian hibah asing ke Pemda dengan sejumlah syarat dan ketentuan. Dana seharusnya diterima dan disalurkan oleh kementerian terkait kepada pemerintah daerah, serta telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

"Pemda DKI harus dapat menjelaskan hal ini, apakah sudah memenuhi ketentuan hibah, kalau tidak berarti dana yang diterima ilegal. Ketentuan dana hibah ini diatur sedemikian rupa agar asing tidak sembarangan ke daerah, kalau sembarangan daerah bisa dikendalikan asing," jelas Dedek.

Terpisah, Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi Ridwan turut menyepakati ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemda dalam menerima dana asing. Apalagi menurutnya, pengawasan legislatif di daerah tak seketat di tingkat nasional.

"Kalau di DPR pengawasan terhadap dana masuk ke pemerintah pusat cukup ketat. Berbeda dengan di daerah, DPRD kurang aksinya dalam rangka mengawasi hal ini, sehingga dana-dana dari asing relatif lebih mudah masuk ke daerah," terangnya, seperti dikutip, Senin (11/10/2021).


(upl/upl)