Belajar dari Geger Surat Anies ke Bloomberg, Ini Risiko di Balik Hibah Asing

Tim detikcom - detikFinance
Selasa, 19 Okt 2021 17:34 WIB
Ilustrasi kurs dolar rupiah
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Bantuan dari berbagai pihak dalam rangka pengentasan dampak pendemi virus Corona memang sangat dibutuhkan saat ini. Namun ada yang perlu diwaspadai dari berbagai aliran dana asing yang masuk ke tanah air.

Aliran dana hibah asing di tanah air disinyalir bisa mempengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah, terutama di tingkat daerah. Isu intervensi kebijakan via hibah asing kembali mencuat saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Seruan Gubernur (Sergub) 8/21 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Rokok.

Sejumlah pihak menilai Sergub 8/21 terbit berkat sokongan dana Bloomberg Philanthropies, organisasi donor milik politisi Michael Bloomberg yang erat dengan gerakan anti rokok.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, pemerintah harus mewaspadai aliran dana asing yang dapat mengubah arah kebijakan. Hal ini bakal kontraproduktif jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

"Jika program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan perwujudan dari agenda pendonor dan tidak pernah jadi agenda pemerintah, itu bentuk intervensi. Terkait Pemda DKI, terlepas dari baik atau buruk kebijakannya, jika Sergub 8/21 diterbitkan atas inisiatif, dorongan, atau permintaan Bloomberg, kemudian tanpa masuk dalam Musrenbang dengan DPRD DKI itu intervensi namanya," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, Selasa (19/10/2021).

Ray mengaku ia tak anti terhadap dana asing, namun perlu mekanisme yang sangat ketat untuk mengatur aliran dana asing terutama buat pemerintah. Sebab hibah maupun dana asing memang sangat riskan dijadikan alat menyetir kebijakan negara sesuai dengan kepentingan pendonor.

Buka halaman selanjutnya untuk dapat ulasan lebih lengkap.