Amsyong! Niat buat Bayar Utang, Evergrande Gagal Jual Saham Rp 36,9 T

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Kamis, 21 Okt 2021 08:18 WIB
Evergrande
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Raksasa Properti Evergrande telah gagal membuat kesepakatan untuk menjual sahamnya senilai US$ 2,6 miliar atau sekitar Rp 36,9 triliun (dengan kurs Rp 14.200/dolar AS) kepada perusahaan saingannya.

Melansir dari BBC, Kamis (21/10/2021), sebelumnya raksasa properti China Evergrande Group menangguhkan sahamnya pada 4 Oktober menjelang pengumuman tentang 'transaksi besar'.

Dilaporkan bahwa perusahaan real estate Hopson Development telah berencana akan membeli 51% saham Evergrande melalui unit layanan propertinya.

Kedua perusahaan menghentikan perdagangan mereka selama lebih dari dua minggu guna membahas kesepakatan ini, tetapi sekarang perdagangan mereka akan kembali dilanjutkan pada hari ini setelah perjanjian tersebut gagal.

Kedua belah pihak telah mengatakan dalam pengajuan terpisah ke Bursa Efek Hong Kong bahwa mereka tidak dapat menyetujui persyaratan kesepakatan tersebut.

"Perusahaan sedang menjajaki opsi yang tersedia untuk melindungi kepentingan sahnya sehubungan dengan perjanjian tersebut," jelas Hopson dalam sebuah pernyataan.

Sedangkan di sisi lain dalam sebuah pernyataan pasar saham, ketua dan pendiri Evergrande Group Hui Ka Yan mengatakan kalau saat ini perusahaan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk bernegosiasi untuk pembaruan atau perpanjangan pinjamannya atau pengaturan alternatif lainnya dengan krediturnya, menyusul runtuhnya kesepakatan penjualan saham tersebut.

Selain itu, Hui Ka Yan mengatakan kalau saat ini dirinya tidak dapat menjadi kalau perusahaan dapat membayar utang-utangnya tepat waktu.

"Tidak ada jaminan bahwa grup akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya berdasarkan dokumen pembiayaan yang relevan dan kontrak lainnya," kata Hui Ka Yan.

"Jika grup tidak dapat memenuhi kewajiban penjaminannya atau untuk membayar kembali setiap hutang pada saat jatuh tempo atau setuju dengan krediturnya tentang pembaruan atau perpanjangan pinjaman atau pengaturan alternatif, itu akan memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, prospek, kondisi keuangan grup dan hasil operasi," jelasnya lagi.

(das/das)