Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan kondisi pandemi di Tanah Air sudah mulai terkendali. Dia menjelaskan saat ini jumlah kasus harian mencapai 3,53 per 1 juta penduduk dan Reproduction Number (Rt) rendah yaitu sebesar 0,73.
"Angka ini lebih rendah dibanding negara lain seperti Singapura, Inggris atau Malaysia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).
Adapun dalam hal upaya pemulihan ekonomi menurutnya juga semakin membaik. Airlangga menyebut di pada tahun 2019 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5% dan secara khusus 4,97% di Q4 2019. Selama pandemi, dia menilai kondisi ekonomi baik Indonesia maupun dunia juga ikut terdampak, namun masih bisa menahan kontraksi pada tahun 2020 hanya sebesar -2,07% (yoy) dan menjadi peringkat 4 di antara negara G20.
Tahun 2021, lanjut dia, penguatan pengendalian pandemi berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07% yoy di Q2-2021 yang menjadi pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage.
"Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini diperkirakan akan mencapai 3,7% hingga 4,5%," kata Airlangga.
Sementara dari sisi pengendalian harga, inflasi di Indonesia disebutnya masih terjaga sehingga perlu diapresiasi. Pada tahun 2019 tercatat adanya inflasi sebesar 2,72%. Hingga September 2021 inflasi masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60% yoy dengan tiap komponennya juga berada dalam tren penurunan.
Diungkapkannya, kemiskinan dan pengangguran sempat meningkat akibat COVID-19. Namun, Airlangga mengatakan jumlah tersebut telah berhasil diturunkan dari 10,19% pada September 2020, angka kemiskinan turun menjadi 10,14% pada Maret 2021. Sementara angka pengangguran turun dari 9,77 juta orang (7,07%) menjadi 8,75 juta orang (6,26%).
Airlangga menilai tingkat pengangguran di Indonesia bisa teratasi lewat sejumlah program. Salah satunya Program Kartu Prakerja. Menurutnya sepanjang tahun ini telah disalurkan sebanyak 5,9 juta Kartu Prakerja dengan total insentif sebesar Rp 9,5 triliun.
"Selain itu, pemerintah juga telah memiliki Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem yakni dengan mengurangi beban pengeluaran melalui PKH, Kartu Sembako, Subsidi Listrik dan LPG, dan lainnya," katanya.
Dia mengatakan terdapat program pemberdayaan UMKM, di antaranya pembiayaan ultra mikro, KUR, Padat Karya Tunai Dana Desa, BUMDes, Kartu Prakerja, dan lainnya. Lalu ada pula perbaikan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari sisi investasi, dia menyatakan pada 2019 realisasi PMA dan PMDN mampu tumbuh masing-masing 10% dan 17,6% (yoy). Namun kini hingga semester 1-2021 PMDN dan PMA mampu tumbuh masing-masing 3,5% dan 16,8% (yoy), dan secara total 10% yoy.
"Peningkatan investasi ini tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui UU Cipta kerja yang menyederhanakan sejumlah aturan yang selama ini menghambat investasi," kata Airlangga.
Klik halaman selanjutnya >>
