Jakarta -
Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan kondisi pandemi di Tanah Air sudah mulai terkendali. Dia menjelaskan saat ini jumlah kasus harian mencapai 3,53 per 1 juta penduduk dan Reproduction Number (Rt) rendah yaitu sebesar 0,73.
"Angka ini lebih rendah dibanding negara lain seperti Singapura, Inggris atau Malaysia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).
Adapun dalam hal upaya pemulihan ekonomi menurutnya juga semakin membaik. Airlangga menyebut di pada tahun 2019 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5% dan secara khusus 4,97% di Q4 2019. Selama pandemi, dia menilai kondisi ekonomi baik Indonesia maupun dunia juga ikut terdampak, namun masih bisa menahan kontraksi pada tahun 2020 hanya sebesar -2,07% (yoy) dan menjadi peringkat 4 di antara negara G20.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun 2021, lanjut dia, penguatan pengendalian pandemi berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07% yoy di Q2-2021 yang menjadi pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage.
"Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini diperkirakan akan mencapai 3,7% hingga 4,5%," kata Airlangga.
Sementara dari sisi pengendalian harga, inflasi di Indonesia disebutnya masih terjaga sehingga perlu diapresiasi. Pada tahun 2019 tercatat adanya inflasi sebesar 2,72%. Hingga September 2021 inflasi masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60% yoy dengan tiap komponennya juga berada dalam tren penurunan.
Diungkapkannya, kemiskinan dan pengangguran sempat meningkat akibat COVID-19. Namun, Airlangga mengatakan jumlah tersebut telah berhasil diturunkan dari 10,19% pada September 2020, angka kemiskinan turun menjadi 10,14% pada Maret 2021. Sementara angka pengangguran turun dari 9,77 juta orang (7,07%) menjadi 8,75 juta orang (6,26%).
Airlangga menilai tingkat pengangguran di Indonesia bisa teratasi lewat sejumlah program. Salah satunya Program Kartu Prakerja. Menurutnya sepanjang tahun ini telah disalurkan sebanyak 5,9 juta Kartu Prakerja dengan total insentif sebesar Rp 9,5 triliun.
"Selain itu, pemerintah juga telah memiliki Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem yakni dengan mengurangi beban pengeluaran melalui PKH, Kartu Sembako, Subsidi Listrik dan LPG, dan lainnya," katanya.
Dia mengatakan terdapat program pemberdayaan UMKM, di antaranya pembiayaan ultra mikro, KUR, Padat Karya Tunai Dana Desa, BUMDes, Kartu Prakerja, dan lainnya. Lalu ada pula perbaikan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari sisi investasi, dia menyatakan pada 2019 realisasi PMA dan PMDN mampu tumbuh masing-masing 10% dan 17,6% (yoy). Namun kini hingga semester 1-2021 PMDN dan PMA mampu tumbuh masing-masing 3,5% dan 16,8% (yoy), dan secara total 10% yoy.
"Peningkatan investasi ini tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui UU Cipta kerja yang menyederhanakan sejumlah aturan yang selama ini menghambat investasi," kata Airlangga.
Klik halaman selanjutnya >>
Selain itu, upaya mendorong industri berorientasi ekspor serta peningkatan nilai tambah ekspor komoditas dinilainya menjadi salah satu faktor surplusnya neraca perdagangan Indonesia selama 17 bulan berturut-turut.
"Indonesia berhasil memanfaatkan peluang peningkatan harga komoditas selama pandemi," terangnya.
Airlangga memaparkan kondisi neraca perdagangan RI sudah membaik dibandingkan masa sebelum pandemi. Tercatat rata-rata neraca per bulan mengalami surplus 2,8 miliar USD hingga September 2021. Bahkan, dia menyebut neraca perdagangan pada September 2021 mengalami surplus sebesar 4,37 miliar USD. Berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar -0,3 miliar USD.
Menurutnya, pencapaian ekonomi makro ini bergantung pada upaya pengendalian pandemi. Dia menyebut respons cepat pemerintah dengan membantu KPCPEN sukses menyeimbangkan kebijakan, yakni tetap memprioritaskan kesehatan, namun di sisi lain mendorong aktivitas ekonomi untuk segera pulih.
"Strategi gas dan rem yang memperkuat pengendalian pandemi di sisi hulu maupun hilir telah meningkatkan efektivitas Program PCPEN. Selain itu peran serta masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap pandemi COVID-19. Seluruh upaya ini telah mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Tidak hanya itu, lanjut Airlangga, APBN juga punya peranan penting untuk mendorong perekonomian RI. Untuk itu, pihaknya mendorong agar implementasi PEN terus dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Airlangga juga menyatakan seluruh kombinasi kebijakan ini berhasil memulihkan ekonomi Indonesia relatif lebih cepat dibandingkan negara lain. Indonesia tercatat memiliki COVID-19 Recovery Index yang tertinggi di ASEAN pada 30 September 2021.
"Total score Indonesia yang sebesar 54,5 menunjukkan tingkat pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan Singapura, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina," ujar Airlangga.
Dia mengatakan alokasi terbesar anggaran penanganan pandemi berfokus pada kesehatan dan perlindungan sosial, kemudian untuk upaya mendukung UMKM dan sektor lainnya. Terkait permasalahan struktural, menurut Airlangga pemerintah telah berupaya lewat UU Cipta Kerja untuk menjaga momentum sekaligus menjadi jembatan pemulihan ekonomi dengan reformasi struktural.
Berbagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga terus berjalan, misalnya penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Berbagai target Proyek Strategis Nasional tetap diselesaikan.
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang tetap berjalan saat pembatasan sosial, dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Tahun ini, tema kerja pemerintah sebagaimana dicanangkan dalam RKP 2021 adalah 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.'
Penguatan reformasi difokuskan pada penguatan reformasi struktural yang terus dilakukan. Tahun 2022, tema RKP masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dengan pondasi pemantapan penanganan pandemi serta ekonomi yang semakin pulih, diharapkan memuluskan reformasi struktural.
"Melanjutkan arahan Presiden, semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini," tandasnya.
.webp)
