Airlangga Klaim Ekonomi RI Terkendali, Ini Buktinya

Jihaan Khoirunnisa - detikFinance
Kamis, 21 Okt 2021 16:21 WIB
Airlangga Hartarto di forum tingkat ASEAN.
Foto: dok. Kemenko Perekonomian

Selain itu, upaya mendorong industri berorientasi ekspor serta peningkatan nilai tambah ekspor komoditas dinilainya menjadi salah satu faktor surplusnya neraca perdagangan Indonesia selama 17 bulan berturut-turut.

"Indonesia berhasil memanfaatkan peluang peningkatan harga komoditas selama pandemi," terangnya.

Airlangga memaparkan kondisi neraca perdagangan RI sudah membaik dibandingkan masa sebelum pandemi. Tercatat rata-rata neraca per bulan mengalami surplus 2,8 miliar USD hingga September 2021. Bahkan, dia menyebut neraca perdagangan pada September 2021 mengalami surplus sebesar 4,37 miliar USD. Berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar -0,3 miliar USD.

Menurutnya, pencapaian ekonomi makro ini bergantung pada upaya pengendalian pandemi. Dia menyebut respons cepat pemerintah dengan membantu KPCPEN sukses menyeimbangkan kebijakan, yakni tetap memprioritaskan kesehatan, namun di sisi lain mendorong aktivitas ekonomi untuk segera pulih.

"Strategi gas dan rem yang memperkuat pengendalian pandemi di sisi hulu maupun hilir telah meningkatkan efektivitas Program PCPEN. Selain itu peran serta masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap pandemi COVID-19. Seluruh upaya ini telah mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjut Airlangga, APBN juga punya peranan penting untuk mendorong perekonomian RI. Untuk itu, pihaknya mendorong agar implementasi PEN terus dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

Airlangga juga menyatakan seluruh kombinasi kebijakan ini berhasil memulihkan ekonomi Indonesia relatif lebih cepat dibandingkan negara lain. Indonesia tercatat memiliki COVID-19 Recovery Index yang tertinggi di ASEAN pada 30 September 2021.

"Total score Indonesia yang sebesar 54,5 menunjukkan tingkat pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan Singapura, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina," ujar Airlangga.

Dia mengatakan alokasi terbesar anggaran penanganan pandemi berfokus pada kesehatan dan perlindungan sosial, kemudian untuk upaya mendukung UMKM dan sektor lainnya. Terkait permasalahan struktural, menurut Airlangga pemerintah telah berupaya lewat UU Cipta Kerja untuk menjaga momentum sekaligus menjadi jembatan pemulihan ekonomi dengan reformasi struktural.

Berbagai prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga terus berjalan, misalnya penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Berbagai target Proyek Strategis Nasional tetap diselesaikan.

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang tetap berjalan saat pembatasan sosial, dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Tahun ini, tema kerja pemerintah sebagaimana dicanangkan dalam RKP 2021 adalah 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.'

Penguatan reformasi difokuskan pada penguatan reformasi struktural yang terus dilakukan. Tahun 2022, tema RKP masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dengan pondasi pemantapan penanganan pandemi serta ekonomi yang semakin pulih, diharapkan memuluskan reformasi struktural.

"Melanjutkan arahan Presiden, semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini," tandasnya.


(ncm/ega)