Naik Pesawat Jawa-Bali Wajib PCR, Kemenhub: Kapasitas Jadi 100%

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 23 Okt 2021 18:00 WIB
Adita Irawati, stafsus presiden bidang komunikasi
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati/Foto: dok. pribadi

Tetapi aturan itu menuai protes dan kritikan dari pengamat. Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan itu aneh karena kebijakan ini hanya digunakan untuk perjalanan udara saja tidak angkutan yang lainnya. Dia juga menyoroti bertambahnya beban biaya penumpang pesawat karena wajib PCR.

"Ini aneh! Yang wajib PCR ini perjalanan udara, yang lainnya tidak wajib. Pesawat yang katanya oleh 100% dibolehkan, tetapi untuk memenuhi 100% pesawat juga susah mengisi 100%. Apalagi ditambah biaya PCR ini," katanya dalam keterangan pesan suara yang diterima detikcom.

Apalagi, menurutnya saat ini level PPKM sejumlah wilayah di Jawa-Bali sudah banyak yang turun. Dia beranggapan pemerintah seharusnya bisa memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang selama ini juga sudah banyak berkorban.

"Ini malah harus tes PCR, padahal tes PCR itu selain mahal juga lama. Paling nggak 6 jam baru keluar itu hasil tesnya," jelasnya.

Dihubungi terpisah, dokter sekaligus influencer, Tirta Mandira Hudhi alias dr Tirta mengatakan kebijakan wajib PCR untuk penerbangan ini kontradiktif. Karena hanya penerbangan yang wajib PCR tetapi di transportasi lain tidak wajib.

"PCR swab intinya digunakan untuk tujuan test dan tracing. Mengingat penerbangan itu tingkat penularan rendah dikarenakan prokes dan HEPA filter, maka screening sebaiknya swab antigen. Faktanya transportasi darat, laut tidak ada PCR," katanya kepada detikcom.

dr Tirta dalam cuitan di Twitter pribadinya @tirta_cipeng mempertanyakan kenapa kebijakan PCR ini hanya untuk perjalanan udara saja.

"Karena agak aneh aja, kenapa hanya naik pesawat yang diwajibkan swab PCR. Padahal sudah beberapa sumber ilmiah yang menekankan justru penularan di pesawat itu paling rendah," tulisnya dalam cuitannya. dr Tirta sudah mengizinkan cuitannya dikutip.


(ara/ara)