Kasus Anjing Canon Jadi Sentilan buat Pengembangan Pariwisata RI

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 25 Okt 2021 21:52 WIB
Pulau Panjang tempat anjing dievakuasi (Agus-detikcom)
Foto: Pulau Panjang tempat anjing dievakuasi (Agus-detikcom)
Jakarta -

Kematian seekor anjing bernama Canon di kawasan wisata halal Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil menjadi sorotan beberapa hari terakhir ini. Para pecinta hewan dan kalangan artis pun memprotes cara Satpol PP mengevakuasi anjing tersebut yang diduga dengan cara menyiksa.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rosayeoh, petugas Satpol PP Aceh Singkil terlihat mengarahkan kayu dengan ujung yang bercabang untuk menundukkan anjing itu. Direktur Hakasasi.id Haris Azhar pun turut menyuarakan protesnya. Hakasasi.id adalah sebuah inisiatif besutan Haris Azhar yang mengedepankan riset dan data untuk menangani berbagai hal tentang hak asasi manusia dan hewan.

Meski pihak Satpol PP dan pemerintah setempat mencoba mengklarifikasi dengan pelbagai alasan, Haris menilai cara evakuasi hingga menyebabkan kematian anjing Canon tidak dapat dibenarkan.

"Jika benar disiksa maka semua oknum pelaku dan pihak yang bertanggung jawab harus diseret ke jalur hukum. Apapun alasannya, yang namanya kekerasan terhadap hewan tidak bisa dibenarkan!" kata Haris dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Menurut Haris, wisata halal itu satu konsep yang boleh dibangun, asal prinsipnya tidak boleh menciderai makhluk hidup yang telah terlebih dahulu berada di tempat itu. Karena yang dikatakan halal itu, lanjut Haris, mengikuti konsep Islam.

"Dan dalam Islam juga dalam fikihnya juga diatur bagaimana berperilaku yang baik dengan sesama makhluk Allah. Jadi menurut saya, dalam pembangunan wisata halal, jangankan menyiksa anjing dan membunuhnya, mengusir anjing aja juga nggak boleh. Apalagi sampai memperlakukan buruk makhluk hidup atau hewan peliharaan seperti anjing," ujarnya.

"Jadi menurut saya yang dilakukan satpol PP di Singkil itu kejahatan keji, harusnya orangnya diperiksa dan dihukum, yang memberikan perintah harus diperiksa karena ia harus mempertanggung jawabkan apa yang sudah diperintahkan. Ini sebetulnya preseden buruk, jelek, dan jahat sekali. Saya bahkan hampir tidak percaya hal ini terjadi di Indonesia," sambungnya.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik