Ekspor RI Melesat Tinggi, Masih Bisa Digas Lagi?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 26 Okt 2021 18:23 WIB
Kesibukan pelayanan bongkar muat di dermaga peti kemas ekspor impor (ocean going) milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dipastikan tetap berjalan maksimal di tengah persiapan menyambut kunjungan Ratu Kerajaan Denmark Margrethe II bersama suaminya, Prince Henrik , Jakarta, Kamis (15/10/2015). Ratu Margrethe II dan Price Henrik akan berkunjung ke lokasi ini pada pekan depan, Kamis (22/10). Seperti diketahui Maersk Line, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia asal Denmark saat ini menjadi pengguna utama Pelabuhan yang dikelola Pelindo II. Kehadiran Ratu Denmark menunjukkan kepercayaan negara asing terhadap kualitas pelayanan pelabuhan di Indonesia. Dalam satu tahun kapasitas pelayanan bongkar muat Pelindo II mencapai 7,5 juta twenty-foot equivalent units (TEUs). Agung Pambudhy/Detikcom
Ekspor RI Melesat Tinggi, Masih Bisa Digas Lagi?
Jakarta -

Pemerintah menyebut pemulihan ekonomi tahun ini diperkirakan akan terus berlanjut. Apalagi dengan terkendalinya kasus akibat varian delta yang terjadi pada pertengahan tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan APBN KiTa menyebutkan kinerja ekspor beberapa bulan terakhir bisa mengkompensasi melambatnya konsumsi rumah tangga pada kuartal tiga tahun ini. Dalam paparan disebutkan neraca perdagangan surplus US$ 4,37 miliar yang ditopang dari surplus ekspor non migas yang lebih tinggi dibanding 2020.

Aktivitas ekspor dan impor diprediksi tumbuh lebih kuat, seperti yang tercermin pada kinerja kuartal III 2021 yang tumbuh double digit. Tahun depan masyarakat dan pelaku usaha harus lebih siap dengan penerapan pola hidup baru atau Living with Endemic.

Selain itu konsumsi rumah tangga dan ekspor diproyeksi menjadi pendorong ekonomi 2022. Namun ada hal-hal yang perlu diwaspadai khususnya normalisasi kebijakan moneter Fed dan hambatan logistik ekspor impor.

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Daniel James Rompas mengungkapkan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan menyalurkan program Penjaminan Pemerintah kepada perbankan.

Program ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian dengan pembiayaan modal kerja baru atau modal kerja tambahan yang diberikan oleh perbankan kepada korporasi yang terdampak COVID-19.

Dengan Jaminah ini, imbal jasa penjaminan ditanggung 100% oleh pemerintah untuk plafon Rp 5 miliar hingga Rp 300 miliar. Lalu ditanggung 70% untuk plafon di atas Rp 300 miliar hingga Rp 1 triliun.

"Hingga September 2021 ada 16 sektor usaha yang ikut serta dalam program Jaminah ini dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 50 ribu orang," ujarnya, Selasa (26/10/2021).