Kerap Kritik Pemerintah, Apa Faisal Basri Berani Jadi Menteri?

Kerap Kritik Pemerintah, Apa Faisal Basri Berani Jadi Menteri?

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 01 Nov 2021 13:38 WIB
Jakarta -

Ekonom Senior Faisal Basri merupakan salah satu pengamat yang rajin mengkritik kebijakan pemerintah. Kritik yang dilontarkan terbilang berani dan dibalut dengan kalimat yang nyeleneh.

Belakangan dia cukup lantang meneriakkan kritikannya terhadap proyek-proyek penting pemerintah. Mulai dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Food Estate hingga proyek mercusuar Ibu Kota Negara (IKN). Dia juga mengkritik soal banyaknya TKA China yang masuk ke Indonesia.

Faisal sedikit berbeda dengan tokoh-tokoh publik yang juga sering mengkritik pemerintah. Dia bukanlah pihak oposisi. Dia juga tidak berada dalam satu organisasi ataupun partai politik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun beberapa pihak menilai, Faisal hanya jago melontarkan kritik dan diragukan jika duduk di kursi pemerintahan.

Faisal tidak menampik pernyataan itu. Dia mengakui dirinya tidak cocok untuk menduduki posisi di dalam pemerintahan.

ADVERTISEMENT

"Yang paling tahu kelemahan saya adalah saya sendiri, yang paling tahu kemampuan saya adalah saya sendiri. Saya mengukur diri dan saya memandang saya tidak cocok untuk menduduki posisi-posisi di dalam pemerintahan," tuturnya saat berbincang dengan detikcom.

Faisal mengaku sering ditawari posisi-posisi penting di tubuh pemerintah. Namun tawaran itu selalu dia tolak. Dia juga mengaku pernah ditawari menjadi komisaris di salah satu BUMN.

"Diminta jadi Dirjen Bea Cukai saya tolak. Diminta jadi staf khusus Menko saya tolak. Diminta jadi komisaris juga saya tolak. Jadi tidak saja di pemerintahan tapi di BUMN juga saya tolak, perusahaan swasta juga banyak yang minta saya. Tapi ndak," terangnya.

Hanya 1 tawaran tugas yang pernah dia terima yakni menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim itulah yang mengobrak-abrik skandal di PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

"Itupun setelah berkonsultasi dengan dengan Buya Syafii Maarif. Saya deg-degan juga, maksudnya bukan takut sama mafia migas, tapi ini saya kompeten tidak," tambahnya.

Salah satu hal yang membuat dia menerima tugas itu dari pemerintah adalah dia diberikan kewenangan sepenuhnya. Pemerintah juga tidak memberikan intervensi terhadap kinerja tim.

"Saya diberikan kewenangan penuh untuk memilih anggota tim. Diberikan kewenangan penuh untuk melaporkan, jadi hari ini jam segini saya melapor ke pemerintah, lalu hari yang sama jam berbeda saya lapor ke publik tanpa ada yang ditambah dan dikurangi. Itu saya diberikan kewenangan penuh," terangnya.

Sementara untuk jabatan lain, apalagi sekelas menteri, Faisal menegaskan dia tidak akan mau menerimanya. Salah satu alasannya karena di posisi itu dia tidak akan bisa bebas mengawasi kebijakan pemerintah di sektor lain.

"Nah kalau Anda jadi menteri, Anda tidak bisa begitu saja berbeda pandangan dengan menteri lain. Karena Anda harus patuh kepada Pak Jokowi, jadi repot. Kalau saya jadi menteri pertanian saya nggak boleh ngomong tentang transportasi. Itu bukan karakter saya, saya lintas sektor," tutupnya.


Hide Ads