Kemnaker Sosialisasikan Aturan soal Pembiayaan Rumah bagi Pekerja

Nurcholis Maarif - detikFinance
Rabu, 03 Nov 2021 23:23 WIB
Sosialisasi Permenaker 17/2021
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyosialisasikan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua. Aturan ini mendorong penyaluran Manfaat Layanan Tambahan (MLT) program JHT BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk membantu pekerja/buruh untuk memiliki rumah.

"Untuk mendapatkan masukan skema perubahan Permenaker tersebut dilakukan diskusi-diskusi dengan DJSN, APINDO, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas strategi meningkatkan penyerapan MLT," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, Rabu (3/11/2021).

Indah mengungkapkan pihaknya telah menggelar beberapa kali Forum Group Discussion (FGD) dan membahas mulai dari penyusunan pokok-pokok pikiran, draf Permenaker, harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, hingga Repmenaker telah ditetapkan Menaker menjadi Permenaker dan diundangkan pada tanggal 29 September 2021.

Ada empat pengaturan baru dalam Permenaker No. 17 tahun 2021. Pertama, penambahan Bank Daerah yang tergabung dalam ASBANDA ikut serta dalam penyaluran MLT. Kedua, penambahan skema baru berupa inovasi, yaitu pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT.

Ketiga, penetapan besaran nominal pinjaman pada masing-masing jenis manfaat dalam MLT (sebelumnya dituangkan dalam PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank) dan keempat, penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan suku bunga funding dan lending.

Menurut Indah, lahirnya Permenaker 17 tahun 2021 juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, dan pekerja/buruh maupun perbankan. Bagi pemerintah, jelas Permenaker ini akan memastikan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung program pemerintah mengatasi backlog perumahan, khususnya bagi pekerja/buruh.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya akan memberikan kepastian suku bunga penempatan (funding) dan bagi Pengusaha/APINDO, akan meningkatkan produktivitas pekerja, yang akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas usaha.

Sedangkan manfaat bagi pekerja/buruh, akan memberikan kemudahan untuk memiliki rumah sendiri, suku bunga pinjaman rendah, mendapatkan manfaat tambahan tanpa adanya tambahan iuran dan kepesertaan dalam program JHT, akan mendapatkan juga manfaat JKP. Sementara bagi perbankan akan memberikan manfaat margin bank yang memadai.

"Saya berharap pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 dengan pengaturan hal-hal baru tersebut, dapat memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh yang telah menjadi peserta program JHT untuk memiliki rumah sendiri, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja," katanya.

Konferensi Pers ini juga dihadiri tiga pembicara lainnya, yaitu Ketua Umum APINDO, Hariyadi B Sukamdani, Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Adi Machfud.

(ncm/ega)