Jakarta -
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar digunjingkan warganet karena pernyataannya yang menghebohkan hingga jadi trending topic di Twitter. Dia menyampaikan pembangunan yang sedang berlangsung di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," demikian salah satu cuitan Siti Nurbaya dikutip detikcom, Kamis (4/11/2021).
Banyak warganet yang menyayangkan pernyataan Siti Nurbaya itu. Sebagai Menteri LHK, dia diharapkan bisa lebih melihat perspektif pelestarian lingkungan dibanding ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sbg menteri LHK, harusnya ibu lebih banyak melihat dari perspektif upaya pelestarian lingkungan dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong para pelaku ekonomi mengubah mindset mereka sehingga lebih aware bahwa isu climate change ini sudah sangat urgent untuk diatasi segera!" kata akun @3**telieb3.
"Susah emang kalau menteri LHK tapi perspektifnya mirip2 menko perekonomian. Jadi ya ngeliat lingkungan itu lebih sebagai resource kegiatan produksi," tambahnya.
Tak hanya warganet, politisi Gerindra Fadli Zon juga mengungkapkan rasa kecewanya atas tulisan Siti Nurbaya tersebut. "Narasi ini kontradiktif dan kontraproduktif," tulis Fadli Zon di akun Twitternya.
Bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Greenpeace Indonesia ikut mengomentari. Pihaknya menilai sejauh ini tidak semua pembangunan infrastruktur berdampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk kepada lingkungan, salah satunya soal pembangunan Jalan Trans Papua.
"Penelitian LIPI sebut pembangunan jalan trans Papua ini tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi orang asli Papua," ujar Greenpeace Indonesia.
Di tengah ramainya kritik dan hujatan, ada warganet yang membantu meluruskan pernyataan Siti Nurbaya. Publik diminta untuk membaca secara utuh pernyataan menteri Jokowi itu.
Simak video 'Catat Nih! Lokasi Uji Emisi Gratis di Jakarta dan Tangerang':
[Gambas:Video 20detik]
Cuitan Lengkap Siti Nurbaya
Awalnya Siti Nurbaya menuliskan bahwa FoLU net carbon sink 2030 atau netral karbon melalui sektor kehutanan jangan diartikan sebagai zero deforestation. Menurutnya, ini perlu dipahami semua pihak bahwa ini untuk kepentingan nasional.
"Melalui agenda FoLU net carbon sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, sehingga terjadi netralitas karbon di sektor kehutanan (di antaranya berkaitan dengan deforestasi) pada 2030," cuitnya.
Kemudian dia menuliskan bahwa pembangunan yang sudah dicanangkan secara jangka panjang tidak boleh dihentikan atas nama emisi karbon atau deforestasi. Tulisan inilah yang kemudian memancing komentar warganet.
"Oleh karena itu, pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," paparnya.
Menurutnya, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk penetapan nilai dan tujuan (values and goals establishment), dan juga membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
Dia bilang, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola dan pemanfaatannya berdasarkan kaidah-kaidah berkelanjutan dan berkeadilan. Terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia menurutnya juga harus ditolak.
"Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia," jelasnya.
Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030 dinilai tidak tepat dan tidak adil karena setiap negara memiliki masalah kunci sendiri dan dinaungi UUD untuk melindungi rakyatnya.
"Misalnya di Kalimantan dan Sumatera banyak jalan terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya. Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," tuturnya.
.webp)
