Menterinya Dilaporkan ke KPK, Ini Respons Anak Buah Luhut-Erick Thohir

Menterinya Dilaporkan ke KPK, Ini Respons Anak Buah Luhut-Erick Thohir

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 04 Nov 2021 19:30 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (YouTube Sekretariat Presiden)
Foto: Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (YouTube Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilaporkan ke KPK. Pelaporan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) itu terkait dugaan keterlibatan dua menteri itu dalam bisnis tes PCR.

Kedua jubir menteri tersebut telah memberi tanggapan atas pelaporan tersebut. Berikut dirangkum detikcom.

1. Jubir Luhut

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menanggapi pelaporan terhadap Luhut ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Prima. "Terserah mereka aja," kata Jodi melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (4/11/2021).

Dia menjelaskan keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR seperti yang berembus belakangan ini, semuanya dilakukan dalam kerangka kewirausahaan sosial. Oleh karenanya tidak ada yang patut dikhawatirkan.

ADVERTISEMENT

"Kenapa khawatir? semua dilakukan dalam kerangka kewirausahaan sosial kok. Dan tidak ada kepentingan pribadi atau mencari keuntungan. Silahkan saja kalau mereka mau permasalahkan," jelasnya.

"Apakah masyarakat ingat di awal-awal pandemi dunia semua berebut soal PCR. Ini Pak Luhut dan rekan-rekan pada proaktif membantu secara tulus kok dicari-cari kesalahannya terus," sambung Jodi.

Pihaknya pun tak mau ambil pusing atas rencana pelaporan terhadap Luhut ke KPK oleh salah satu LSM. Tapi dia menyarankan agar pihak yang mempermasalahkan keterlibatan Luhut di bisnis PCR, agar mempelajari dulu sebelum marah-marah.

2. Stafsus Thohir

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pihak pelapor tersebut absurd karena tuduhan yang dialamatkan kepada Erick Thohir soal bisnis PCR tidak benar. Pihaknya pun tak mengkhawatirkan hal tersebut.

"Orang absurd kok, dan itu nggak benar kok. Jadi ngapain harus kita khawatirkan gitu," katanya kepada detikcom.

Justru dia menaruh curiga kepada LSM tersebut. Arya curiga bahwa ada yang menggerakkan mereka dengan tujuan tertentu sehingga ingin melaporkan Erick Thohir ke KPK.

"Yang ada itu sih saya curiga sama LSM ini ada yang gerakan gitu ya, dan sangat tendensius dan benar-benar membangun opini yang jahat gitu. Jadi kita nggak khawatir, sedikitpun nggak ada khawatir, nggak ada masalah itu," tambahnya.

3. Laporan ke KPK

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal menyampaikan poin-poin alasan pihaknya melaporkan Luhut dan Erick Thohir.

"Pertama, kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dan di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kita ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," katanya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Alif mengatakan laporannya itu sudah diserahkan ke penjaga di lobi KPK. Dia mengatakan seharusnya laporan diserahkan ke Humas, namun Humas KPK tidak bisa ditemui.

Dia menerangkan pelaporan ini berangkat dari aturan tes PCR yang berubah-ubah dan tarif yang menjulang tinggi. Alif heran pemerintah tidak menentukan standar biaya PCR.

Alif juga meyakini ada keuntungan yang didapat dari tes PCR ini. Alif juga menyebut tidak ada transparansi dari pemerintah perihal berapa uang yang masuk ke kas negara terkait biaya tes PCR.

"Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berapa, ini masuk ke kas negara atau seperti apa. Nah, ini menjadi keresahan kami," ungkapnya.


Hide Ads