Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih mengalami dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah juga menjalankan beberapa upaya untuk melindungi UMKM.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memandang penting untuk belajar dari negara-negara lain dalam hal perbaikan ekosistem dan daya saing UMKM.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, kemudahan perizinan berusaha, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan. Dengan harapan bahwa semua kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
"Pada webinar ini, seluruh peserta akan dapat memperkaya wawasan dengan mendapatkan pembelajaran dari praktik terbaik internasional (international best practices) tentang peningkatan daya saing ekonomi yang diambil dari kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini oleh beberapa negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)," kata Sesmenko Susiwijono dalam keterangan resmi, Minggu (07/11/2021).
Bekerjasama dengan Proyek NSLIC/NSELRED, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar diskusi berbagi pembelajaran antar negara secara daring. Isu yang dibahas antara lain mengenai pembelajaran praktik-praktik baik, tantangan, maupun peluang dalam menciptakan ekosistem dan daya saing UMKM yang lebih baik.
Hadir sebagai sebagai pembicara pada sesi presentasi dan diskusi yaitu Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, Kepala Bappeda Kabupaten Belitung Timur Bayu Priyambodo, Analis Kebijakan OECD Marco Marchese, Pakar Kebijakan Daya Saing dan Praktik-Praktik Baik UKM Greg Elms, dan Founder Archipelago (platform digital Kanada untuk produk-produk UMKM Indonesia) Liza Wajong.
Pembelajaran dari negara-negara maju menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Laporan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa hambatan bagi UMKM berupa hambatan internal (akses keuangan, sumber daya manusia, legalitas dan akuntabilitas) dan hambatan eksternal (iklim usaha yang tidak mendukung, kurangnya dukungan infrastruktur dan akses bahan baku serta akses ke pasar internasional).
Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Cameron McKay mengamini bahwa keberadaan UMKM sangat penting untuk mengebut roda pemulihan ekonomi.
Di Indonesia, 64 juta usaha mikro, kecil dan menengah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja nasional.
"Kanada berkomitmen untuk bekerjasama dengan Indonesia, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia. Melalui proyek NSLIC/NSELRED, Kanada telah mendukung usaha mikro dan kecil di Indonesia dengan total penerima manfaat sekitar 5,278 unit usaha, mulai dari kelompok tani, koperasi, usaha mikro dan kecil yang sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 71.376 individu," ujarnya.
UMKM pada dasarnya memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebanyak 97% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM dan sektor ini berkontribusi sebesar 61% terhadap GDP. Namun, salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi adalah UMKM. Berdasarkan laporan studi LPEM FEB Universitas Indonesia dan UNDP pada September 2020, peningkatan angka pengangguran tertinggi terjadi di sektor UMKM. 9 dari 10 UMKM di Indonesia mengalami penurunan permintaan produk-produknya selama pandemi.
Simak Video "Strategi Bisnis UMKM di Era Digital"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
