Jakarta -
Pemerintah menggelontorkan dana Rp 4,3 triliun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dana tersebut disuntikkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal itu dipaparkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, mengenai pengantar tambahan PMN tahun 2021 dan tambahan PMN tahun 2022 kepada BUMN, serta membahas tambahan PMN tahun 2021 kepada BUMN.
detikcom merangkum beberapa hal terkait suntikan modal negara (PMN) untuk proyek KCJB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Pakai Saldo Anggaran Lebih
Sri Mulyani membeberkan langkah pemerintah yang menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun.
Bendahara negara itu menjelaskan, suntikan modal tersebut disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang totalnya Rp 20,1 triliun yang dikucurkan untuk tiga entitas termasuk KAI.
"Untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, kebutuhan untuk memenuhi base ekuitas sebesar Rp 4,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).
2. Alasan APBN Suntik Kereta Cepat
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan kepada Dewan mengenai latarbelakang pemerintah mengucurkan PMN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang semula konsepnya business to business (B2B) kini ada campur tangan pendanaan dari APBN.
"Ini proyek KCJB yang tadinya business to business, di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi COVID, jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka," jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT KAI untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Sehingga pemerintah memasukkan Rp 4,3 triliun di dalam Kereta Api Indonesia di dalam rangka untuk memenuhi base ekuitas awal dari penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung," tambahnya.
Simak juga Video: Blak-blakan Faisal Basri, Jangan Obral Fasilitas ke China
[Gambas:Video 20detik]
3. Dicecar Anggota DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad pun mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula murni bisnis antara BUMN Indonesia dan perusahaan China, kini ikut dimodali oleh APBN.
"Pertama menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas perubahan skema pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang tadinya fundamentalnya adalah B2B (business to business) dengan dibentuknya konsorsium BUMN dengan perusahaan Tiongkok: Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC," katanya dalam rapat kerja dengan Sri Mulyani.
Seharusnya, lanjut dia proyek tersebut dibuat dalam skema yang konsisten sebagaimana rencana awal, yaitu B2B sehingga tidak ada campur tangan APBN di dalamnya. Oleh karenanya dia meminta penjelasan ke Sri Mulyani.
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas juga meminta penjelasan serupa kepada Sri Mulyani selaku bendahara negara. Dia juga sedikit menyinggung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat direncanakan akan menggandeng Jepang.
"Ada yang sedikit mengganjal seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, pertama masalah kereta api Jakarta-Bandung. Dulu kita sama-sama tahu bahwa ada cerita antara China dan Jepang dan ini B2B, tiba-tiba ini ada APBN. Saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut dari Bu Menteri," tambah Bertu.
4. Jelaskan Manfaat Seperti Tol Jagorawi
Bendahara negara itu menjelaskan bahwa saat Tol Jagorawi dibangun, dulu juga sempat diragukan karena dinilai tidak feasible (layak). Namun kini jalan bebas hambatan tersebut sudah dilalui banyak kendaraan.
"Jalan Tol Jagorawi waktu Pak Harto dulu membuat kan dianggapnya belum feasible. Tapi sekarang sudah menjadi overcrowded. Jadi kita mungkin juga perlu untuk melihat semuanya," kata dia.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun menjelaskan bahwa terkadang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) baru akan memiliki dampak terhadap perekonomian setelah bertahun-tahun pasca selesai dibangun.
"Tapi make sure (yakinkan) bahwa sama seperti proyek strategis nasional, kadang-kadang suatu proyek itu kita jalankan mungkin baru punya nilai ekonomi yang bagus itu 20 tahun kemudian," tuturnya.
Kementerian Keuangan, lanjut dia bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya demi memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki manfaat ekonomi yang optimal.
.webp)
