Inikah Sosok Menteri yang Disindir PDIP Mejeng di ATM Himbara?

Tim Detikcom - detikFinance
Rabu, 10 Nov 2021 14:11 WIB
Mulai 1 Juni 2021, transaksi di ATM Link/Bank Himbara tak gratis lagi. Nantinya, transaksi di ATM Link akan dikenakan biaya mulai Rp 2.500 hingga Rp 5.000.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Viral pembahasan mengenai sosok menteri yang wajahnya mejeng di mesin ATM bank-bank BUMN atau Himbara. Siapa sosok menteri tersebut?

Awalnya pembahasan tersebut datang dari pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Said Abdullah menyebut urusan capres membuat para menteri menomorduakan tugas utamanya serta menyebabkan konflik kepentingan.

"Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok," kata Said kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

detik.com mencoba mendatangi beberapa ATM milik bank BUMN. Pertama kami mencoba salah satu ATM Link yang berdiri sendiri. Namun di layar ATM tersebut tidak terpampang video seperti yang ramai diperbincangkan.

Namun setelah detikcom datang ke salah satu kantor cabang BNI, di gerai ATM-nya seluruh mesin ATM terdapat video standby yang menampilkan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam video singkat yang diputar berulang-ulang itu terlihat Erick Thohir yang menjelaskan mengenai nilai dasar yang harus diterapkan seluruh BUMN yakni AKHLAK.

Atm HimbaraAtm Himbara Foto: Dok

AKHLAK merupakan akronim Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Nilai dasar di BUMN ini memang diterapkan oleh Erick semenjak dia menjabat sebagai Menteri BUMN.

Namun, belum bisa dikonfirmasi apa yang menteri yang disinggung Said Abdullah adalah Erick Thohir karena Said tidak menyebut nama.

Sebelumnya diberitakan sejumlah menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) disindir karena terlalu sibuk mengurusi pencapresan. Ada menteri yang wajahnya disebut nampang di ATM bank.

Sindiran menteri nampang di ATM bank Himbara disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said Abdullah menyebut urusan capres membuat para menteri menomorduakan tugas utamanya serta menyebabkan konflik kepentingan.

(upl/upl)