Selain itu, Portugal ingin dilirik menjadi lokasi kerja untuk 'digital nomads' atau freelancer mancanegara, yang makin marak selama pandemi.
Penguasa mayoritas kursi di parlemen dan pemerintahan Portugal saat ini diduduki oleh Partai Sosialis, yang berkuasa sejak 2019. Kebijakan ini juga ditujukan untuk membuat situasi dan kondisi WFH di negara tetangga Spayol tersebut lebih manusiawi.
Pasal lain dalam revisi UU Ketenagakerjaan itu juga menyebutkan, kewajiban atasan untuk bertemu anak buahnya minimal dua bulan sekali agar komunikasi tetap lancar dan pekerja tidak merasa terisolasi. Di samping itu, pemberi kerja dilarang keras memasang software untuk memata-matai karyawan di rumah, dengan alasan apapun, misalnya memonitor produktivitas mereka.
Namun, tidak semua aturan dalam revisi itu diloloskan. Salah satu pasal yang didorong Partai Sosialis adalah 'Hak untuk Disconnect,' artinya karyawan boleh memutus koneksi gawai dan komputernya kapanpun, supaya tidak dihubungi kantor. Pasal tersebut tidak disetujui fraksi lain.
"Kami pikir pasal-pasal baru yang masuk ini tidak istimewa, sekadar mengatur hal-hal yang memang terjadi selama pandemi di dunia kerja," kata Menteri Tenaga kerja dan Jaminan Sosial Portugal, Ana Mendes Godinho saat berpidato di acara seminar startup teknologi di Ibu Kota Lisbon pekan lalu.
"Dengan mengatasi berbagai isu yang membuat situasi kerja dari rumah kurang menyenangkan, Portugal bisa menjadi lokasi incaran bagi digital nomads dari berbagai negara," sambungnya.
(fdl/fdl)
