Terungkap! Praktik Nakal Cari Untung dari 'Jualan' PCR

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 12 Nov 2021 17:35 WIB
Prodia menyediakan pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA dengan metode real-time RT-PCR (PCR COVID-19) yang mendeteksi 3 (tiga) target gen sekaligus yaitu Gen E, N, dan RdRP sesuai dengan protokol yang ditetapkan World Health Organization (WHO)
Foto: dok. Prodia
Jakarta -

Praktik cari untung dari penyelenggaraan tes PCR terungkap. Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengatakan ada beberapa pihak yang memanfaatkan tes PCR untuk mencari untung dengan maksimal.

Dia mengungkap ada praktik bundling tes PCR, yaitu menggabungkan sebuah layanan jasa dengan tes PCR.

"Kami melihat ini ada indikasi memaksimumkan keuntungan ketika tadi ada bundling PCR," ungkap Mulyawan dalam forum jurnalis virtual KPPU, Jumat (12/11/2021).

Salah satu contohnya adalah saat ada jasa konsultasi pemeriksaan dokter yang dilengkapi dengan tes PCR. Nah, ongkos tarif PCR itu menurut Mulyawan biasanya menjadi meroket, bahkan dua kali lipat dari harga pasaran.

"Ketika ada tes PCR yang di-bundling dengan jasa konsultasi dengan dokter misalnya. Dia (tarif PCR) akan melambung harganya jadi dua kali lipat," papar Mulyawan.

Praktik macam ini menurutnya menjadi sebuah bentuk persaingan usaha tidak sehat, saat seharusnya tes PCR digunakan dalam rangka pemeriksaan COVID-19 justru ini digunakan untuk mencari untung.

"Bundling begini memunculkan potensi persaingan usaha tidak sehat, kan esensi PCR untuk membuktikan apakah orang itu terkena virus Corona atau tidak. Bukan untuk menjadi bagian dari bisnis," kata Mulyawan.

Mulyawan pun mengatakan KPPU sudah bersurat ke pemerintah untuk ikut memperhatikan hal ini. Pengawasan yang lebih ketat diminta untuk dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi praktik semacam ini.

"Dengan demikian kami melihat sebaiknya dan kami juga memberikan rekomendasi juga bahwa pemerintah perlu awasi tes PCR yang di-bundling. Ini supaya tujuan tes PCR tidak lebih ke tujuan utamanya untuk identifikasi dan deteksi virus," kata Mulyawan.

"Kami sudah kasih surat pertimbangan soal hal ini ke pemerintah," lanjutnya.

(hal/dna)