Surati Sri Mulyani, Pengusaha Protes Baju Impor Kena Tambahan Bea Masuk

ADVERTISEMENT

Surati Sri Mulyani, Pengusaha Protes Baju Impor Kena Tambahan Bea Masuk

Siti Fatimah - detikFinance
Rabu, 17 Nov 2021 09:53 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi anggota dewan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Surati Sri Mulyani, Pengusaha Protes Baju Impor Kena Tambahan Bea Masuk
Jakarta -

Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk dan aksesori pakaian. Menanggapi hal tersebut, APREGINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia) yang terdiri dari perusahaan distribusi, pemegang merek dan prinsipal merek (brand) internasional di Indonesia meminta agar pemerintah menunda kebijakan tersebut.

"Kami menghormati sepenuhnya keputusan Pemerintah/Menteri Keuangan tentang BMTP, namun dengan fakta dan masukan kami diharapkan agar Ibu Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan untuk dilakukan penundaan pelaksanaan (kebijakan tersebut)," kata Ketua Umum APREGINDO, Handaka Santosa dalam surat terbukanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diterima detikcom, Rabu (17/11/2021).

Bukan tanpa alasan, Handaka mengungkapkan beberapa kondisi yang saat ini terjadi di lapangan. Dia mengatakan, sektor ritel impor sudah menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, setidaknya ada 40.000 karyawan yang bergantung nasib pada sektor ini.

Namun, jika kebijakan tersebut berlaku, tentu akan terjadi penurunan keuntungan dan kerugian akibat adanya tambahan biaya yang berimbas pada pengurangan karyawan. Belum lagi pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terjadi.

"Sektor kami adalah usaha padat karya karena untuk seluas 25 meter persegi akan membutuhkan 1 tenaga kerja. Tutupnya toko-toko di pusat belanja, dikarenakan penurunan keuntungan atau timbulnya kerugian akibat berbagai tambahan biaya akan berdampak kepada pengurangan karyawan yang signifikan," ujarnya.

Handaka mengungkapkan, saat ini Bea Masuk yang dikenakan kepada garmen impor sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 25%. Dari perhitungannya, BMPT ini berpengaruh cukup tinggi terhadap FoB (sampai dengan 70% dari FoB), menggerus margin keuntungan, dan menambah biaya-biaya lain seperti PPH impor, proses sertifikasi SNI untuk beberapa kategori produk impor, proses inspeksi sebelum produk impor tiba di Indonesia, biaya perizinan yang tinggi serta biaya pajak langsung dan tidak langsung.

Oleh sebab itu, ada kemungkinan biaya tambahan ini akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang. Handaka juga mengatakan, ujungnya yang akan terjadi adalah inflasi atau pengurangan margin keuntungan perusahaan yang berakibat pada penurunan kontribusi pajak.

"Kami sangat menyayangkan adanya tambahan tarif dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) untuk produk impor pakaian jadi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian," katanya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT