Tjahjo Colek Risma Minta Data PNS yang Masih Terima Bansos

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 18 Nov 2021 19:20 WIB
KemenPAN RB
Ilustrasi PNS (Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah)
Jakarta -

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan data-data soal PNS yang menjadi penerima bansos. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah ada potensi pelanggaran pada kasus 31 ribu PNS menjadi penerima bansos.

Tjahjo meminta Risma untuk memberikan data lengkap dari PNS yang disebut menjadi penerima bansos untuk diperiksa. Data itu terdiri dari nama lengkap, NIP, hingga instansi tempat PNS itu bekerja.

Data itu diberikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK) di tiap instansi yang dimaksud untuk kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut.

"Untuk memberikan hukuman disiplin kepada PNS yang dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP, dan instansi atau lokasi pegawai yang dimaksud. Untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar melakukan investigasi terhadap yang bersangkutan," ungkap Tjahjo kepada detikcom, Kamis (18/11/2021).

"Jika memang terbukti (ada pelanggaran) barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos," tegasnya.

Tjahjo mengatakan saat ini memang tidak ada aturan spesifik yang melarang pegawai negeri untuk mendapatkan bansos. Namun, pada dasarnya PNS merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap. Atas dasar tersebut, Tjahjo mengatakan PNS seharusnya tidak termasuk dalam penerima bansos.

"Walaupun tidak diatur secara spesifik bagi pegawai ASN dilarang untuk menerima bantuan sosial, namun demikian pada dasarnya pegawai ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap, mulai dari gaji dan tunjangan dari negara," ungkap Tjahjo.

"Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial," tegasnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Simak Video: Risma Ungkap Ada 31 Ribu ASN Kegep Terima Bansos

[Gambas:Video 20detik]