Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia meningkat. Namun beruntung, karena apa yang terjadi bisa saja lebih parah jika pemerintah salah ambil langkah.
Sri Mulyani menuturkan bahwa jika pemerintah tidak melakukan langkah ekstra, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran bisa meledak lebih besar lagi.
"Memang tidak terhindar dari kemiskinan dan pengangguran meningkat, namun kalau kita tidak melakukan langkah extraordinary mungkin lonjakannya jauh lebih besar," katanya dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-undang HPP, Jumat (19/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun menuturkan bahwa Indonesia saat ini mulai mengalami pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, dalam hal ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran berangsur menurun.
"Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai menurun baik dari sisi tingkat pengangguran dan juga dari sisi kemiskinan karena ekonomi kita mulai pulih," jelasnya.
Dengan langkah-langkah ekstra tadi, terutama pada instrumen APBN, dan burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI), Indonesia mampu mengawal pemulihan ekonomi yang diharapkan akan terus berlanjut di 2022.
Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah dengan DPR terus bekerja sama sangat erat untuk memahami ancaman COVID-19. Tujuannya untuk menyelamatkan masyarakatnya dari ancaman virus Corona.
"Dari sisi proses politik kita terus menerus berkonsultasi dan terus bersama dengan DPR membahas ini, implikasinya apa bagi rakyat kita dulu. Kalau rakyat perlu didukung melalui kesehatan dari mulai testing, tracing, treatment, vaksin," jelasnya.
"Tenaga kesehatan perlu dilindungi, rumah sakit perlu di-upgrade dan dibangun, obat-obatan perlu diadakan. Itu semuanya membutuhkan anggaran yang tadinya tidak ada di dalam APBN 2020 dan di 2021 memakan alokasi yang luar biasa besar," tambah Sri Mulyani.
Tonton juga Video: Pelaku Sektor Pariwisata Bakal Dapat Insentif Rp 600 Ribu Akhir Bulan Ini