Asian Development Bank (ADB) hari ini menyetujui pinjaman senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun (kurs Rp 14.200) kepada Indonesia. Pinjaman tersebut diberikan untuk membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menaikkan produktivitas tenaga kerja, serta melakukan reformasi di bidang kesehatan.
"Program baru ini akan membantu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan inti dari strategi pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang," kata Direktur ADB bidang Pembangunan Manusia dan Sosial bagi Asia Tenggara, Ayako Inagaki dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).
"Program ini mendukung reformasi penting yang membantu pemerintah mencapai berbagai target kesehatan dan pendidikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG/Sustainable Development Goal) PBB; meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan; mendorong lapangan kerja bagi kaum muda, termasuk lulusan universitas; memperluas jaring pengaman sosial serta mengurangi stunting pada anak-anak," tambahnya.
Pihaknya menilai, diperlukan tingkat pertumbuhan tahunan setidaknya 7% agar Indonesia mampu merealisasikan aspirasi menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Menurutnya, angkatan kerja yang terampil sangat penting bagi transisi Indonesia menuju manufaktur teknologi tinggi dan ekspor bernilai tambah lebih tinggi.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan SDM. Indeks modal manusia dalam negeri naik menjadi 54% pada 2020 dari sebelumnya 50% pada 2010. Meskipun anak Indonesia saat ini rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan 12,3 tahun di usia 18, hasil pembelajaran yang lemah menjadikan kaum muda tidak siap memasuki pasar tenaga kerja.
Dia mengatakan, pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap hasil pembelajaran. Hal ini akibat penutupan sekolah yang berkepanjangan, sehingga dalam jangka panjang berpengaruh bagi anak-anak yang masih kecil. Pandemi juga menyebabkan buruknya tingkat imunisasi bagi balita, karena perawatan kesehatan non-COVID-19 menjadi lebih sulit diakses.
