Pemerintah Bisa Genjot Penerimaan dari Penataan Frekuensi Sinyal HP

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 19 Nov 2021 16:59 WIB
Teknisi sedang melakukan perawatan perangkat BTS 4G di atas menara di kota Bogor, Jawa Barat Jumat (13/3/2015). Saat ini XL terus Memperluas layanan 4G ke sejumlah kota-kota besar di Indonesia  termasuk di luar jawa. (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti izin merger yang dikeluarkan oleh Kominfo untuk Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia (H3I).

Menurut Uchok, syarat yang diberikan Kom info tidak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang ingin mengoptimalkan pendapatan negara baik itu dari pajak maupun non pajak.

Menurut Uchok jika Kominfo memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), seharusnya Kominfo dapat menarik lebih banyak frekuensi dari perusahaan hasil merger Indosat dan H3I.

Terlebih lagi jumlah pelanggan perusahaan hasil merger tersebut dinilai Uchok tidak akan sebanyak yang diperkirakan banyak orang. Terlebih lagi pasca registrasi prabayar yang diberlakukan pemerintah, maksimal satu NIK hanya boleh memiliki 3 no dalam satu operator.

Uchok memperkirakan akan banyak pelanggan Indosat dan H3I ada yang overlap dan mungkin banyak pelanggan dengan NIK yang sama memiliki no lebih dari 3 untuk Indosat dan H3I.

Jika Kominfo tegas menjalankan aturan registrasi prabayar, Uchok memastikan akan akan banyak pelanggan Indosat dan H3I yang berguguran karena dipaksa untuk melakukan unreg. Karena banyak pelanggan Indosat dan H3I memiliki paket aktif yang panjang.

"Karena pelanggannya turun, seharusnya Pemerintah bisa lebih banyak menarik frekuensi yang dimiliki oleh Indosat dan H3I. Perkiraan saya jumlah yang harusnya ditarik oleh Kominfo bisa lebih ketika merger XL dan Axis. Menurut saya Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan untuk menginvestigasi alasan Kominfo hanya menarik 2x5 MHz. Padahal Presiden tengah membutuhkan tambahan dana untuk menambal APBN,"ungkap Uchok.

Bersambung ke halaman selanjutnya.