Dukung Larangan Ekspor Nikel, Ketua DPD RI: Buktikan Kita Negara Kuat

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan kembali soal larangan ekspor bahan mentah bijih nikel meski kebijakan tersebut mendapat gugatan dari Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO). Merespons hal ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan Jokowi dan menyebut Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman negara-negara Eropa tersebut

"Justru ini saat yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Buktikan jika kita negara yang kuat," tutur LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara hari ini. Meski demikian, Senator asal Jawa Timur ini mengatakan kebijakan ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah. Untuk itu, ia berharap Jokowi dapat konsisten dengan sikapnya.

"Harus ada komitmen dari pemerintah. Jangan sampai ucapan yang disampaikan presiden digembosi dengan ditakut-takuti. Kita akan dukung agar Presiden konsisten dengan sikapnya," jelasnya.

Terkait kebijakan ini, LaNyalla menilai ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kuat layaknya kapal yang memiliki tiga palka. Dijelaskannya, Indonesia memiliki tiga palka yang menunjang ekonomi yakni, koperasi, BUMN dan swasta.

Namun, ia mengimbau pemerintah perlu memisahkan tiap-tiap palka dengan jelas. Dengan demikian, jika terdapat problematika di salah satu palka, maka tak akan merembet pada palka lainnya.

"Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya.

"Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," jelasnya.

Di samping itu, LaNyalla menyebut negara juga wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Terutama bagi rakyat yang tak punya akses modal dan teknologi.

LaNyalla mencontohkan jika ada wilayah tambang yang dapat dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, hal ini juga berlaku dengan sektor-sektor yang lain.

"Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," katanya.

Diketahui, Jokowi telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang meskipun hal ini digugat Uni Eropa di WTO.

"Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," papar Jokowi.

Di pertemuan G20, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyampaikan banyak negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap tersebut perlu diambil demi menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

"Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," tandasnya.