Erick Thohir Tunjuk Pejabat Telkom Jadi Bos Baru BUMN 'Si Unyil'

ADVERTISEMENT

Erick Thohir Tunjuk Pejabat Telkom Jadi Bos Baru BUMN 'Si Unyil'

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Sabtu, 20 Nov 2021 08:30 WIB
Perum PFN
Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Dwi Heriyanto sebagai Direktur Utama Perum Produksi Film Negara (PFN) atau BUMN 'Si Unyil'. Dwi menjadi pucuk pimpinan PFN menggantikan Judith Dipodiputro.

Demikian dikutip dari Instagram resmi PFN, Sabtu (20/11/2021).

Profil Dwi Heriyanto

Dalam profil LinkedIn, Dwi sebelumnya menjabat sebagai VP Human Capital Strategic Management PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Ia merintis karier di perusahaan telko pelat merah sejak 1991 sebagai Planning Engineer.

[Gambas:Instagram]



Dwi merupakan lulusan Teknik Industri Universitas Indonesia pada tahun 1990. Ia melanjutkan studi pada kampus yang sama dan meraih gelar Master Manajemen Telkomunikasi dan mereaih gelar Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran.

Sebelumnya diberitakan, Erick punya rencana besar membangkitkan industri film Indonesia. Telkomsel akan ditugaskan bersama PFN.

Rencana PFN

Erick ingin Telkom dan Telkomsel jadi agregator film karya sineas tanah air. Maksudnya menjadi agregator adalah Telkomsel lebih banyak menggunakan konten karya seniman lokal. Mulai dari menyiarkan film lokal hingga membeli hak ciptanya.

"Kita ingin Telkom dan Telkomsel jadi agregator konten lokal, di dunia film, musik, dan lain-lain. Mungkin, dengan menyiarkan kontennya, membeli rights-nya, dan lainnya," ungkap Erick ditemui di Bioskop XXI Plaza Senayan, Kamis (20/5/2021).

Kemudian, PFN yang dahulu memproduksi beberapa film lokal tidak lagi ikut memproduksi film. PFN yang pernah memproduksi serial si Unyil ini akan diubah bisnisnya menjadi perusahaan pembiayaan film.

"Kedua, kita minta PFN jangan jadi bersaing membuat film, tapi PFN justru kita mau jadikan lembaga pembiayaan film," ungkap Erick.

Namun, dia tidak menjelaskan rinci soal rencana ini. Erick hanya mengatakan saat ini wacana itu sedang dipelajari Kementerian BUMN. Salah satu yang jadi pertimbangan besar adalah resiko besar pembiayaan film.

"Tidak mudah, saat ini masih kita sedang pelajari. Sudah tujuh bulan. Ini risikonya besar untuk buat film," ungkap Erick.

(ara/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT