Jokowi Kesal Dana Pemprov 'Nganggur' di Bank Makin Gede, Ini 3 Faktanya

Jokowi Kesal Dana Pemprov 'Nganggur' di Bank Makin Gede, Ini 3 Faktanya

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 24 Nov 2021 20:00 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 yang digelar di Roma, Italia. Momen Jokowi yang selalu bermasker di hadapan para pemimpin dunia pun jadi sorotan.
Foto: AP Photo
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekecewaannya di depan para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia. Hal itu dikarenakan masih ada anggaran yang lebih pilih ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan.

Berikut 3 faktanya:

1. Dana 'Nganggur' di Bank Rp 226 T

Jokowi mengungkapkan saat ini dana yang mengendap di bank senilai Rp 226 triliun. Jumlah itu bukannya berkurang, justru terus meningkat dari bulan-bulan sebelumnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya harus ngomong apa adanya para gubernur, bupati dan wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober seingat saya Rp 170 (triliun), ini justru naik menjadi Rp 226 triliun," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11/2021).

2. Jokowi Minta Realisasikan APBD Sebelum Cari Investor

Kekesalan Jokowi diungkapkan saat dirinya menjelaskan bahwa investasi merupakan jangkar pemulihan ekonomi. Tetapi sebelum sampai ke situ, seharusnya uang yang ada dihabiskan terlebih dahulu.

ADVERTISEMENT

"Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk, logikanya nggak kena. (Harusnya) uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera habis, waduh udah nggak ada APBD, APBN udah nggak ada, baru mencari investor untuk uang datang, logika ekonominya seperti itu," jelasnya.

"Ini masih Rp 226 triliun, triliun lho, gede sekali ini. Kalau di miliar kan Rp 226.000 miliar, gede sekali ini," tambahnya.

3. Jokowi Minta Tak Ada Ego Sektoral

Jokowi mengingatkan agar tidak ada lagi ego sektoral antara kementerian dan daerah. Hal itu guna memajukan daerah-daerah di Indonesia.

"Sekali lagi kementerian, daerah, agar kita semuanya ini meninggalkan ego sektoral kita, semuanya harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya, kota, kabupaten, provinsi, dan tentu saja memajukan negara kita Indonesia," kata Jokowi.

(aid/das)

Hide Ads