.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan banyak permintaan pembangunan yang belum terealisasi karena belum disetujui. Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid meminta agar semuanya dipermudah.
Hal itu disampaikan saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunara) di Jayapura, Papua.
"Berkaitan dengan aset, kami banyak aset yang belum Ibu setujui, Bu. Khususnya yang kepresidenan ini lama banget. Jadi kami sama BPK dikejar-kejar, dikasih waktu 2 tahun lagi harus tuntas Ibu mohon izin," kata Khalawi yang disiarkan dari YouTube Kemenkeu, Jumat (26/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khalawi menjelaskan aset yang dimiliki Indonesia sangat penting untuk berbagai program PUPR salah satunya program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejak periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), disebutkan bahwa saat ini sudah tercapai 4,83 juta dari target 5 juta dan masih bisa didorong dengan aset yang ada.
"Kita banyak tanah Bu, tanah ibu banyak banget di Indonesia ini sebetulnya bisa untuk menggerakkan. Tapi monggo juga ada aturan-aturan yang kayaknya masih perlu disepakati supaya bisa lancar," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani membenarkan bahwa aset Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memang banyak. Termasuk aset eks BLBI yang baru saja dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian dan lembaga (K/L) dengan total luas 426.605 m2 senilai Rp 492,2 miliar.
Di sisi lain, saat ini masih banyak kantor pelayanan pajak yang menyewa di ruko. Sri Mulyani meminta agar aset-aset yang telah dibangun, bisa dipelihara dengan baik.
"Jadi kita perlu untuk menggunakan aset dan memanfaatkan secara optimal, produktif. Di sisi lain kalau sudah dibangun tolong dijaga dan dipelihara. Jangan sampai kita terkena stigma bisanya bangun kemudian tidak dipelihara, itu menunjukkan sikap suatu bangsa yang belum cukup beradab," jelasnya.
Bendahara Negara itu mau para kementerian/lembaga tidak hanya fokus untuk membangun, melainkan juga dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar menunjukkan sikap bangsa yang beradab.
"Kalau kita mau jadi negara yang beradab, kita sangat fokus untuk membangun dan kita fokus untuk memelihara dan memanfaatkannya. Itu yang disebut komitmen terutama bagi para punggawa keuangan negara," tandasnya.
Lihat juga Video: Menteri PUPR Cek Persiapan Asrama Haji Donohudan Jadi RSDC
