.webp)
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama menyampakkan pemerintah berkomitmen untuk mendukung logistik UMKM termasuk UMKM produk halal. Ia memaparkan selama pandemi covid-19 memang terjadi permasalahan dalam logistic, khususnya ketersediaan container, sehingga mengganggu lalu lintas perdagangan khususnya ekspor dan juga menimbulkan biaya tinggi. "Bapak Menhub meminta kepada MLO (Main Line Operator) bahwa 15 persen kontainer harus stay di Indonesia," jelasnya.
Arif menyebutkan, subsidi biaya pengiriman untuk ekspor kepada pelaku UMKM melalui cargo consolidator, subdisi jasa pelabuhan. Disamping itu, pemerintah juga memberikan subsidi/penugasan khusus pelayanan umum (public service obligation/PSO) kepada BUMN yang menurut kajian secara finansial tidak menguntungkan.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkan maskapai penerbangannya dapat bekerjasama dengan UMKM untuk mendapatkan tarif khusus untuk UMKM ekspor, khususnya UMKM halal, melalui cargo consolidatior para pelaku UMKM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Utama Djakarta Llyod Suyoto siap berkolaborasi dalam ekosistem untuk mendorong UMKM halal dengan pelayanan pelayaran baik di dalam negeri maupun pengiriman barang ke luar negeri. Di dalam negeri, Djakarta Llyod mengelola Tol Laut yang mengemban program pemerintah. "UMKM yang menggunakan tol laut mendapatkan diskon tariff 50-60 persen," ujarnya.
Pos Indonesia yang memiliki jaringan hingga pelosok negeri, siap melayani logistik UMKM, termasuk UMKM halal, secara terintegrasi. "Pos Indonesia memiliki warehouse, cargo, sampai sistem pembayaran bagi UMKM," jelas Direktur Pos Indonesia Siti Choiriana. S
(fdl/fdl)
