RI Harus Stop Ekspor Minyak

Jakarta - Pemerintah harus mengambil langkah radikal untuk segera menghentikan ekspor minyak untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri, seperti kebijakan yang dilakukan terhadap penjualan gas.Penghentian ekspor minyak tersebut, untuk mengurangi beban subsidi yang terus meningkat karena melonjaknya harga minyak. Pemerintah diminta menggunakan minyak sebagai penggerak roda perekonomian di dalam negeri.Hal iu diungkapkan oleh peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Pri Agung Rakhmanto, dan pengamat minyak yang juga anggota KPPU Tadjoeddin Noer Said, dalam jumpa pers di kantor LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Rabu (26/4/2006). Menurut Pri, adalah hal yang sangat paradoks melihat Indonesia sebagai penghasil minyak tapi perekonomiannya terpuruk, ketika harga minyak tinggi yang mengakibatkan subsidi BBM membengkak, harga BBM naik dan perekonomian melambat."Sebab utamanya adalah karena makin besarnya volume minyak mentah dan BBM," kata Pri.Dia melihat Indonesia "dipaksa" harus mengimpor karena sebagian produksi minyaknya dihasilkan oleh Kontrak Production Sharing (KPS), sehingga lebih dari 40 persen per tahun harus diekspor keluar negeri.Maka itu, ungkap Pri, pemerintah harus berani melakukan revisi terhadap kontrak kerja sama dengan KPS-KPS yang ada di Indonesia."Produksi minyak yang dihasilkan Pertamina hanya 5 persen selebihnya dihasilkan oleh KPS," kata Pri.Pri menantang pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut dengan melaksanakan kebijakan domestic market obligation seperti yang akan dilakukan terhadap gas."Dalam UU Migas dinyatakan masing-masing KPS boleh menjual minyaknya kedalam negeri maksimal 25 persen. Ini yang harus direvisi juga," tutur Pri.Waspadai ASSementara Tadjoeddin mengatakan bahwa, kebijakan soal minyak di Indonesia tidak terlepas dari hegemoni minyak AS. Negara itu sengaja tidak memberikan ruang yang lebih kepada Indonesia untuk menggunakan minyaknya untuk kebutuhan sendiri."Harus diwaspadai juga upaya diversifikasi energi yang selalu dinyatakan AS dan negara barat untuk menekan konsumsi minyak di negara-negara penghasil minyak," kata Tadjoeddin.Hal ini diyakini terkait dengan kebijakan AS yang akan mengurangi 75 persen ketergantungan minyaknya terhadap Timur Tengah. "Kebijakan itu bukan kebijakan untuk mengurangi konsumsi AS. Kita tahu AS adalah negara yang paling tidak bisa menekan konsumsi minyak," papar Tadjoeddin.Artinya tekanan AS dalam waktu kedepan itu akan beralih ke negara-negara Asia penghasil minyak termasuk Indonesia. Maka itu AS selalu menyarankan negara penghasil minyak melakukan diversifikasi energi, dengan melakukan berbagai penelitian untuk mengurangi konsumsi minyak di negara tersebut agar minyaknya dapat diekspor."Saya tantang pemerintah untuk merevisi semua kontrak kerja sama yang dilakukan KPS seluruh Indonesia," ujarnya.Pemerintah diharapan berani mengikuti jejak Venezuela yang menasionalisasi perusahaan minyak swasta dan tidak mengekspor lagi minyaknya. "Venezuela merupakan salah satu korban hegemoni AS, kok sekarang bisa melawan kenapa Indonesia tidak," tukasnya. (ir/)