Ahok Minta Undang-Undang BPK Harus Direvisi, Ada Apa Nih?

Selain itu, Ahok juga menyebut terdapat oknum BPK yang memiliki intensi lebih, dibuktikan dengan beberapa oknum BPK yang masuk penjara. Artinya, kata dia, ada potensi permainan antara pejabat dengan oknum BPK.

"Bisa juga ada oknum di BPK terbukti ada yang masuk penjara toh artinya ada oknum kan. Ada oknum di BPK yang menjual beli dengan pejabat yang bermain. Maksudnya ada kesan begini, tenang kalau BPK sudah periksa nyatakan tidak ada kerugian, amanlah kita. Ini cilaka juga nih sembarangan," katanya.

Alasan selanjutnya mengapa UU BPK harus direvisi dan mengapa ia buka-bukaan, karena seluruh kegiatan memiliki sangkut paut dengan BPK. Bahkan, kata dia, aparat penegak hukum pun tak mampu berkutik jika BPK sudah nyatakan tidak ada kesalahan.

"Saya perlu cerita ini kenapa? Karena ini semua sangat ada sangkut paut dengan BPK. Aparat penegak hukum tidak bisa apapun kalau BPK nyatakan tidak ada kesalahan. Mau Anda paling top, KPK atau siapapun kalau BPK nyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Tapi bagaimana kalau BPK nyatakan ada kerugian. Selesai lah kamu," tuturnya.

Hal ini pun membuat direksi BUMN atau pejabat ketakutan dalam mengeksekusi rencana bisnis baru. Karena jika di kemudian hari bisnis tersebut merugi, BPK bisa menganggap bahwa direksi yang memutuskan bisnis ini menyebabkan kerugian negara.

"Jadi bisnis judgement-rule nya kita, Anda mungkin bener kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Sering kali terjadi di Pemda pejabat yang komitmen atau yang bertanggung jawab itu tidak mau, banyak sekali pejabat yang lebih baik 'saya nggak mau pegang proyek deh' 'nggak mau pegang tanggung jawab ini daripada nanti pejabat publik ditangkap' akibatnya banyak sekali serapan anggaran kita yang berantakan," tandasnya.