Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit, BUMN Sebar Buat Petani

CEO PTPN V, Jatmiko K Santosa menargetkan sampai 2023 perseroan akan mereplanting hingga 21.000 Ha kebun sawit plasma. "Di 2021 ini kami rencanakan 2.140 Ha, tahun 2022 ada 3.500 Ha, dan tahun 2023 seluas 3.000 Ha. Ini menjadi roadmap kami untuk mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat yang diharapkan oleh pemerintah," sebut Jatmiko.

PTPN V sendiri menargetkan hingga 2025 mendatang dapat membantu peremajaan dan konversi sawit rakyat seluas 23.000 Ha. Seluruh sawit yang diproduksi oleh kebun yang bermitra dengan perseroan produktivitasnya disebut jauh di atas standar nasional.

Program peremajaan sawit rakyat menjadi momentum mengganti tanaman sawit dengan jenis tanaman yang lebih unggul. Keberadaan sawit bersertifikasi itu juga menjadi jawaban bagi para petani sawit di Riau dalam menghadapi dilema keberadaan bibit palsu.

Menurutnya angka tersebut masih dapat terus ditingkatkan mengingat perusahaan memiliki 56.600 Ha plasma yang tersebar di 6 Kabupaten di Riau. "Dari 56.600 Ha itu, seluas 21.000 Ha atau 38% telah menandatangani kerja sama peremajaan bersama PTPN V hingga 2023. Sementara itu, 17.500 Ha atau 31% telah diremajakan secara mandiri oleh petani. Sisanya 31% lagi masih belum bersedia diremajakan," ujarnya.

PTPN V pun telah menyiapkan empat program percepatan peremajaan sawit rakyat. Pertama pola single management, kedua penyediaan bibit unggul bersertifikat, ketiga kemitraan swadaya yang siap sebagai off taker dan keempat, pemberdayaan KUD untuk menjadi calon mitra teknis para petani. "Semua langkah itu kita tempuh dengan satu tujuan, yaitu mensejahterakan petani sawit," imbuhnya.

Direktur Utama Holding PTPN III, M Abdul Ghani menilai peremajaan perkebunan sawit masyarakat mendesak untuk dipercepat mengingat tingginya disparitas produktivitas antara petani dan korporasi. "Sebagai perbandingan produktivitas CPO (Crude Palm Oil) petani hanya berkisah 3 ton CPO/Ha/tahun. Sementara di perusahaan itu mencapai 5-7 ton CPO/Ha/tahun. Ini yang menjadi pertimbangan kita agar proses peremajaan perlu diakselerasi," tambah Ghani.

Ghani mendorong Holding Perkebunan Nusantara untuk terus aktif melakukan peremajaan sawit rakyat di lingkungan perseroan yang sejak 2019-2022 mendatang ditargetkan mencapai 42.182 Ha.

"Kendala legalitas lahan, masalah birokrasi, dan sumber pendanaan saat peremajaan berlangsung menjadi hambatan dalam program PSR. Holding PTPN III menawarkan sejumlah program yang menjadi jawaban permasalahan tersebut," tandasnya.