Seberapa Serius RI Hadapi Ancaman Krisis Iklim Lewat Transisi Energi?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 30 Nov 2021 12:52 WIB
Kebun Angin di Provinsi Gansu, China
Foto: Wahyu Setyo Widodo/detikTravel
Jakarta -

Masyarakat menuntut pemerintah untuk mewujudkan aksi nyata dalam penanganan perubahan iklim seperti janji Presiden Joko Widodo dalam KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26. Salah satu yang cukup mendesak adalah transisi energi.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan apa yang pemimpin dunia, termasuk Indonesia, sampaikan dalam COP26 sifatnya masih komitmen. Menurut dia, komitmen tidak akan menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Yang menurunkan emisi gas rumah kaca itu aksi. Jadi setelah COP ini kita ingin melihat bagaimana aksi itu dilaksanakan," kata Fabby.

Salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang mendesak adalah transisi dari energi kotor ke energi hijau. Saat ini, batu bara masih merupakan sumber utama energi listrik. Indonesia telah memiliki rencana lanjutan untuk penutupan awal beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).

"Transisi (energi) ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi masyarakat internasional turut mengamati sehingga kita perlu menunjukkan kemajuan kita untuk menjaga akuntabilitas kita, dan kemudian untuk menarik lebih banyak bantuan internasional," jelas Fabby.

Fabby menyebut tiga hal utama yang bisa pemerintah Indonesia lakukan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Apa saja? Buka halaman selanjutnya.