Perusahaan Kena Denda Rp 1 T, Miliarder Ini Ogah Akui Kemerdekaan Negaranya

Siti Fatimah - detikFinance
Selasa, 30 Nov 2021 15:14 WIB
Douglas Hsu/Dok Commitee 100
Foto: Douglas Hsu/Dok Commitee 100
Jakarta -

Ketua konglomerat Taiwan, Douglas Hsu membuat pernyataan yang menggemparkan publik. Dia menyatakan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dari China. Pebisnis ini tercatat memiliki harta kekayaan US$ 2,4 miliar atau sekitar Rp 34 triliun (kurs dolar Rp 14.326) berdasarkan Forbes.

Hsu menyatakan, penolakan tersebut dilakukan setelah Beijing mendenda perusahaannya sebagai peringatan keras China terkait isu kedaulatan Taiwan.

Dalam sebuah surat terbuka kepada United Daily News Taiwan, Ketua Far Eastern, Douglas Hsu mengatakan, situasi politik yang ada saat ini seakan-akan membentuk opini publik dengan rasa bersalah pada perusahaan-perusahaan Taiwan yang berinvestasi di China. Padahal dia tidak membutuhkan pandangan seperti itu.

Dia menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak jajak pendapat menunjukkan sebagian besar dukungan rakyat Taiwan untuk mempertahankan status quo di Selat Taiwan.

"Seperti kebanyakan orang Taiwan, saya berharap hubungan lintas selat 'mempertahankan status quo.' Saya selalu menentang kemerdekaan Taiwan," katanya dikutip dari Reuters, Selasa (30/11/2021).

Hsu berpendapat, perusahaan-perusahaan Taiwan tidak dapat menyelesaikan masalah politik karena itu bagian dari tugas para politikus. Oleh sebab itu, dirinya selalu mengharapkan perdamaian serta pertukaran dan interaksi yang normal.

Selama ini, Beijing selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian dari China. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini pun akhir-akhir ini semakin meningkatkan tekanan terhadap pulau itu.

Namun, Presiden Taiwan Tsai Ing Wen mengatakan, negaranya tidak akan tunduk pada tekanan apapun. Dia menegaskan akan membela demokrasi dan kebebasan Taiwan.

Sementara itu, China mengatakan awal bulan ini bahwa mereka yang mendukung kemerdekaan formal Taiwan termasuk perusahaan-perusahaan akan bertanggung jawab secara pidana.

Diketahui, China pada minggu lalu membidik Grup Timur Jauh Taiwan (Taiwan's Far Eastern Group), yang memiliki kepentingan usaha dari hotel hingga petrokimia. China menilai terdapat serangkaian masalah di perusahaan tersebut. Mulai dari segi pajak hingga keselamatan kebakaran, dan perusahaan itu didenda dengan total 474 juta yuan ($ 74,4 juta) atau sekitar Rp 1 triliun lebih.

Meskipun China tidak secara langsung mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersalah karena mendukung kemerdekaan Taiwan yang diklaim China, namun pernyataan pemerintah tentang denda tersebut telah memperingatkan perusahaan Taiwan bahwa mereka tidak dapat berharap untuk beroperasi di China dan mendukung kemerdekaan.

(zlf/zlf)