ADVERTISEMENT

Buruh: Omnibus Law Dipelintir Sekelompok Menteri!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 01 Des 2021 11:45 WIB
Jakarta -

Kalangan buruh menuding UU Cipta Kerja yang bentuknya Omnibus Law telah dipelintir oleh sekelompok menteri. Undang-undang sapu jagat ini disebut hanya pro pada pengusaha.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan undang-undang ini jadi pro pengusaha karena ada banyak pengusaha di tatanan politik Indonesia. Tak terkecuali di dalam jajaran menteri yang membantu presiden.

"Nampaknya (Omnibus Law) telah dipelintir oleh sekelompok menteri, menterinya kan kebanyakan pengusaha. DPR-nya juga 6 dari 10 anggota DPR pengusaha, ketua Panja Baleg pengusaha, Wakil Ketua DPR itu pengusaha juga. Jadi kepentingan mereka itu sangat kuat," ungkap Said Iqbal dalam Blak-blakan detikcom.

Hal itu diungkapkan Said Iqbal kala ditanya apa saja isi pertemuan yang dilakukan dirinya dengan Presiden Joko Widodo sesaat sebelum UU Cipta Kerja akan disahkan tahun lalu.

Said Iqbal bercerita sebetulnya buruh setuju dengan tujuan UU Cipta Kerja yang disampaikan Jokowi saat memanggilnya ke Istana Presiden. Saat itu disebut tujuan UU Cipta Kerja adalah memudahkan investasi.

Yang jadi masalah menurut Said Iqbal adalah tujuan Jokowi yang ingin UU Cipta Kerja tidak mengurangi tingkat kesejahteraan dari para buruh, bahkan mau meningkatkannya. Justru, setelah masuk ke proses politik UU Cipta Kerja malah berubah jadi pro pengusaha dan mengecilkan buruh.

Hal itu terjadi karena kepentingan pengusaha mendominasi karena ada sekelompok pengusaha di elit politik Indonesia. Ujungnya deal-deal politik akan menguatkan pengusaha.

"Secara politik kepentingan pengusaha mendominasi. Itu lah nampaknya ya, mungkin saya bisa keliru, Presiden tidak berdaya saat ada deal-deal politik," kata Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, disahkannya UU Cipta Kerja menjadi pukulan telak kekalahan politik kaum buruh. Maka dari itu saat ini dia bertujuan untuk membangkitkan Partai Buruh di Indonesia. Dia bilang buruh ingin seimbangkan kekuatan politik di parlemen agar kebijakan yang dibuat tidak hanya pro pengusaha.

"Itu lah kenapa kami juga buat Partai Buruh, Omnibus Law adalah pukulan telak kekalahan politik kaum buruh. Partai Buruh kami dirikan untuk seimbangkan kekuatan politik di parlemen," ungkap Said Iqbal.

(hal/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT