ADVERTISEMENT

Jaga Keamanan Pelayaran RI, Pemerintah Bikin Sistem Ini

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 01 Des 2021 19:27 WIB
Kapal nelayan berangkat melaut terlihat dari  Pelabuhan Ikan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (9/11/2021). Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur pada awal tahun 2022 di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang diharapkan bisa menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan ekosistem laut secara bersamaan. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp.
Foto: ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA

Karena dengan cakupan wilayah perairan yang luas, tentunya diperlukan kerjasama dan koordinasi serta sinergitas antar Kementerian/Lembaga guna mewujudkan jalur pelayaran yang aman dan nyaman bagi kapal-kapal yang melintas maupun yang berkunjung ke pelabuhan di Indonesia.

"Dengan terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran, pastinya dapat menumbuhkan kepercayaan internasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata serta sektor strategis lainnya," ujar dia.

Dia juga mengingatkan urgensi keselamatan dan keamanan pelayaran telah diamanahkan dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. "Semoga setiap langkah kita dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran mendapatkan ridho dari Allah SWT, serta mampu membangun kekuatan maritim dan diplomasi maritim yang mempererat kesatuan bangsa. Hingga akhirnya, terwujud visi negeri sebagai poros maritim dunia," ujarnya.

Kemudian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut mengapresiasi pelaksanaan simposium bidang Telekomuniksi Pelayaran, mengingat forum ini dapat dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi terkait sistem pengawasan maritim serta isu-isu strategis yang terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Laksamana TNI Yudo Margono juga menyampaikan pentingnya mewujudkan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, Pelabuhan dan lingkungan maritim, guna mendukung kelancaran transportasi laut sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional.

Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan pentingnya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga di bidang Kemaritiman, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. "Pertahanan maritim yang kuat dan tangguh merupakan suatu kebutuhan agar keamanan maritim dapat terjaga dan kedaulatan negara di laut dapat ditegakkan dengan mengedepankan tiga kata kunci, yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi", jelas dia.

Selanjutnya Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ingin menyamakan langkah dan tujuan dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan maritim, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia sehingga diperlukan sinergi dalam mengawasinya demi mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pengembangan pada sarana prasarana yang terkait dengan pengawasan maritim, dimana sistem I-Motion merupakan salah satu solusi terkait kebutuhan akan suatu sistem pengawasan maritim terintegrasi dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia," ujarnya.

I-Motion ini diluncurkan dalam acara Simposium di Bidang Telekomunikasi Pelayaran Dengan Tema "Sinergitas Pengawasan Maritim Mewujudkan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran".

Pelaksanaan kegiatan simposium di bidang telekomunikasi pelayaran tahun 2021 ini adalah sebagai forum diskusi antar Kementerian /Lembaga yang memiliki tugas di bidang pengawasan maritim untuk membahas kesiapan sumber daya pengawasan maritim yang dimiliki dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan maritim, serta isu-isu strategis terkini terkait keselamatan dan keamanan pelayaran.


(kil/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT