.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki harta kekayaan sebesar Rp 53 miliar. Hal itu tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan pada 26 Maret 2021.
Dari total Rp 53 miliar tersebut, harta Sri Mulyani terbagi dalam beberapa bagian. Dia memiliki tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp 42.633.880.000, berikut rinciannya:
1. Tanah dan bangunan seluas 922 m²/400 m² di Tangerang Selatan senilai Rp 8.851.200.000
2. Tanah dan bangunan seluas 136 m²/89 m² senilai Rp 1.251.200.000
3. Tanah dan bangunan seluas 250 m²/200 m² di Tangeran senilai Rp 2.000.000.000
4. Bangunan seluas 91 m² di Jakarta Pusat senilai Rp 1.500.000.000
5. Bangunan seluas 27 m² di Jakarta Pusat senilai Rp 550.000.000
6. Bangunan seluas 27 m² di Jakarta Pusat senilai Rp 550.000.000
7. Bangunan seluas 142.4 m² di Jakarta Selatan senilai Rp 4.463.000.000
8. Tanah dan Bangunan seluas 1896.2 m²/414 m² di negara --- senilai Rp 17.040.000.000
9. Tanah dan bangunan seluas 257 m²/170 m² di Tangerang berupa warisan senilai Rp 657.920.000
10. Tanah dan bangunan seluas 301 m²/210 m² di Tangerang berupa warisan senilai Rp 770.560.000
11. Tanah dan bangunan seluas 201 m²/295 m² di Jakarta Selatan senilai Rp 5.000.000.000
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki satu kendaraan transportasi dan mesin yaitu Motor Honda Rebel CMX50p tahun 2019 senilai Rp 145 juta. Dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 446.520.000, surat berharga Rp 10.232 315.470, kas dan setara kas Rp 9.366 170.347.
Sri Mulyani juga memiliki hutang sebesar Rp 9.509.426.080. Dengan begitu, total kekayaannya setelah dikurangi hutang tercatat Rp 53.314.459.737 atau Rp 53 miliar lebih.
Sekedar informasi, beberapa waktu lalu pimpinan MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena telah memotong anggaran MPR dan kerap tak datang rapat. Hal itu berujung permintaan ke Presiden Jokowi untuk mencopot Sri Mulyani.
"Atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan Saudari Menteri Keuangan karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).
