Benarkah RI Terancam Masuk 'Jebakan' Utang China?

Siti Fatimah - detikFinance
Minggu, 05 Des 2021 12:31 WIB
Proyek Kereta Cepat Halim
Foto: Dok. PT KCIC

Sekedar informasi, awalnya KCJB ini akan dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat itu JICA memasukkan proyek ini ke dalam rencana bantuan pembangunan luar negeri untuk Indonesia dengan skema 75% dari total biaya proyek akan dilakukan melalui skema pinjaman dengan bunga 0,1%.

Tapi China juga berupaya untuk memenangkan kontrak tersebut. Hingga akhirnya China menawarkan keunggulan dari Jepang dari dimensi pembangunan, kecepatan, hingga pembiayaan.

Pada awal 2015, Indonesia mengundang China untuk memasukkan proposal alternatif dan China mengusulkan biaya yang lebih rendah. Selain itu, pembiayaan proyek dijamin oleh China Development Bank (CDB) dengan bunga 2% dan waktu pembangunan lebih cepat.

Periode September 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membatalkan proyek ini dengan menolak tawaran China dan Jepang. Saat itu pembatalan karena proyek ini disebut bisa membuat utang pemerintah membengkak.

Jepang langsung merespons dengan menawarkan pengurangan 50% yang harus dijamin oleh negara. Kemudian China menghapus seluruh syarat jaminan negara dan mengusulkan transaksi neraca di luar pemerintah.

Di sini China Development Bank akan meneruskan pinjaman ke sebuah perusahaan yang dibentuk atas patungan China dan Indonesia. Pada 2017 CDB meneken perjanjian pinjaman senilai US$ 3,96 miliar dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang 60% saham dimiliki oleh Indonesia dan 40% sisanya dimiliki China untuk mengerjakan proyek kereta cepat ini.

Pinjaman ini disalurkan dalam dua tahap yaitu US$ 2,38 miliar dan dalam renminbi senilai US$ 1,58 miliar. Dengan jatuh tempo 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Lalu tingkat bunga 2% untuk dolar AS dan 3,46% untuk renminbi.



Simak Video "Penampakan Pembangunan Jembatan Tertinggi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung"
[Gambas:Video 20detik]

(zlf/zlf)