Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi di 78 kementerian/lembaga (K/L). Jumlah permasalahan yang ditemukan sebanyak 381 permasalahan.
Dari jumlah tersebut, BPK menemukan penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 41 K/L dengan jumlah permasalahan 99 permasalahan.
Hal itu sebagai tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) BPK seperti dikutip detikcom, Selasa (7/12/2021).
Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja itu terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). BPK menemukan terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru non PNS tahun 2020.
"Penyaluran bantuan uang kuliah tunggal (UKT) dari perguruan tinggi ke masing-masing mahasiswa penerima bantuan UKT belum sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedoman penyaluran bantuan UKT," bunyi laporan tersebut.
"Penyaluran belanja bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi On Going, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak sesuai dengan ketentuan," bunyi laporan BPK lebih lanjut.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Kesehatan. Salah satunya terkait dengan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya (THR).
"Terdapat kekurangan pembayaran tunjangan hari raya (THR), pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang terlambat dipertanggungjawabkan dan pengangkatan pegawai non-PNS dan non-PPPK yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan," tulis BPK.
BPK juga menyatakan, permasalahan penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi di 39 K/L lainnya.
(acd/dna)
