ADVERTISEMENT

4 Hal yang Perlu Diketahui soal Rencana Tarif PBB Naik

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 08 Des 2021 07:15 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 yang digelar hari ini.

Ada tarif pajak yang bakal naik sebagaimana diatur dalam RUU HKPD, berikut dirangkum detikcom:

1. PBB-P2 Naik Jadi 0,5%

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bakal naik dengan ketetapan paling tinggi 0,5%.

"Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%," demikian bunyi Pasal 41 ayat 1 pada draf RUU HKBP yang diterima detikcom, dikutip Selasa (7/12/2021).

Objek PBB-P2 yang dimaksud adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

"Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya," bunyi Pasal 41 ayat 2.

2. Tarif Tertinggi Saat Ini 0,3%

Saat ini tarif PBB-P2 paling tinggi adalah 0,3%, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%," bunyi Pasal 80 ayat 1 UU 28/2009.

Diketahui bahwa DPR RI resmi menyetujui RUU HKPD menjadi UU. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 yang digelar hari ini, Selasa (7/12).

Lihat juga video 'Makin Gencar, Buruh Kini Bersurat ke PBB-Serikat Buruh Dunia':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT