Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyebut penanaman nilai integritas dan anti korupsi bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) harus dilakukan sedini mungkin. Hal itu agar bisa menghindari diri dari penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.
"Menyiapkan aparatur pemerintahan yang berintegritas dan anti terhadap berbagai praktik korupsi perlu dilakukan sejak dini, tidak hanya ketika ia sudah menjadi aparatur sipil negara," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Rabu (8/12/2021).
Tjahjo menyebut penanaman nilai integritas dan anti korupsi yang dilakukan sejak dini akan membuat yang bersangkutan memahami bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara. Nilai integritas ini juga mengarahkan PNS untuk bertindak secara konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan prinsip hidup yang dijunjungnya.
Tjahjo mengingatkan seluruh PNS bahwa menerima sesuatu yang tidak halal seperti hasil korupsi merupakan hal yang tidak terpuji. PNS diminta mencermati delapan area rawan korupsi agar tidak mudah terjebak di dalam aktivitas yang merugikan negara maupun diri sendiri.
"Area rawan korupsi ada delapan pintu, yakni pada perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, tata kelola dana desa, manajemen aset, dan jual beli jabatan. Maka mohon cermati baik-baik delapan area ini," beber Tjahjo.
Mantan Menteri Dalam Negeri itu juga memaparkan langkah pencegahan korupsi dan peningkatan integritas dalam kerangka reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh pemerintah. Langkah pertama adalah membangun unit percontohan yang menerapkan zona integritas sebagai pion dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Simak video 'Jokowi Sebut ASN Bergaya Bak Pejabat Kolonial Sudah Tak Zaman':
Lanjut halaman berikutnya.
