Ini Sederet Penjegal Target Ekonomi Pemerintah di Ujung Tahun

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 08 Des 2021 16:54 WIB
BPS telah resmi mengumumkan data pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,51% secara year on year (yoy).
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) membeberkan pekerjaan rumah (PR) pemerintah di penghujung tahun 2021. Ada beberapa hal yang dirasa perlu untuk dievaluasi.

Peneliti Indef Riza Annisa Pujarama menjelaskan yang pertama menyangkut pertumbuhan ekonomi, yang rata-rata hingga triwulan III-2021 adalah sebesar 3,28% (yoy), sehingga upaya mencapai target sesuai APBN di 5% tidak mudah untuk dicapai dengan sisa triwulan IV.

Inflasi, dijelaskannya memang masih dalam batas target APBN 2021, yang mana per November 2021 sebesar 1,75% (yoy). Namun pemerintah perlu memerhatikan inflasi dari volatile food, yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan atau faktor perkembangan harga komoditas pangan. Pemerintah juga perlu memerhatikan inflasi dari administered price, yakni inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan berupa kebijakan harga pemerintah.

Kelompok inflasi di atas menurutnya mulai meningkat seiring dengan proses pemulihan dari pandemi. Peningkatan harga komoditas di tingkat global dapat menimbulkan peningkatan inflasi di volatile food dan administered price.

"Nilai tukar kita relatif stabil meski beberapa hari terakhir ini November-Desember ini mengalami depresiasi. Kita juga harus waspada meski masih di dalam range target tapi kita juga mesti waspada karena ada rencana peningkatan suku bunga The Fed dan juga tapering off yang berlanjut," paparnya.

Tapering off dan peningkatan suku bunga The Fed meski sudah diantisipasi, namun menurutnya bisa membuat aliran modal keluar dari dalam negeri. Jadi pemangku kepentingan masih harus lebih hati-hati menjaga nilai tukar.

Indonesia, lanjut dia juga masih perlu menekan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Dia menjelaskan Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi masih memerlukan utang karena penerimaan perpajakan tidak optimal di tengah pandemi.

"Jadi untuk meminimalisir biaya berutang kita perlu menekan yield SBN ini, dan kita juga dibandingkan negara-negara berkembang lainnya relatively masih lebih tinggi dari segi yield-nya. Jadi biaya untuk meminjam kita lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya," paparnya.

Peningkatan performa ekspor juga masih ditopang oleh peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia di pasar global seperti CPO dan minyak mentah. Menurutnya, untuk menjaga momentum ekspor maka Indonesia harus menggenjot produk bernilai tambah, bukan sekedar barang mentah.

"Sehingga jangan bergantung kepada kesempatan saat ini adalah harga komoditas sedang melonjak. Jadi nanti ke depannya menjaga momentum ini adalah dengan memperkuat daya saing ekspor sehingga barang-barang yang diekspor tidak lagi berupa bahan-bahan mentah, tapi yang sudah ada value added-nya sehingga berdaya saing," lanjutnya.

Indikator kesejahteraan mencatatkan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang belum memenuhi target capaian 2021.

Hal itu terkait dengan program bantuan sosial yang menurutnya belum cukup efektif menahan angka kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas sumber daya manusia di masa pandemi. Oleh karenanya perlu adanya evaluasi terhadap output program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mencapai target di 2022, pemerintah perlu memberikan perhatian pada kualitas SDM, memperkuat daya saing ekspor, mendorong industri manufaktur, bantuan sosial tepat sasaran, mendorong daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Simak juga Video: Melihat Geliat Ekonomi UMKM di Kendal dan Purwodadi

[Gambas:Video 20detik]




(toy/eds)