3 Jurus Pemerintah Tanggulangi Krisis Imbas COVID

3 Jurus Pemerintah Tanggulangi Krisis Imbas COVID

Aulia Damayanti - detikFinance
Rabu, 08 Des 2021 21:45 WIB
DPP Partai Golkar menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Acara dihadiri Ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Yusuf Mansur.
Foto: Andhika Prasetia/Detikcom
Jakarta -

Pemerintah memiliki tiga agenda penting dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID 19. Ketiganya adalah penanganan pandemi secara komprehensif, digitalisasi untuk mengakselerasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrim.

Menko perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, isu kesehatan menjadi PR pertama pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat sekaligus menjadi prototipe global penanganan COVID 19.

"Kita bisa bergerak dengan PPKM dengan kekuatan-kekuatan Puskesmas dan vaksinasi, juga melibatkan Posyandu dan TNI/Polri. Yang keseluruhan integrasi sistem ini negara lain tidak punya," kata Airlangga saat menjadi pembicara dalam "Webinar Outlook Ekonomi 2022: Penguatan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan" yang digelar Solo Pos, Rabu (8/11/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga menjelaskan, stabilitas politik yang baik di Tanah Air turut menjadi kunci sukses pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID 19 dan pemulihan ekonomi dengan mekanisme gas dan rem. Indonesia, kata Menko Airlangga, merupakan satu dari lebih dari 200 negara di dunia yang mampu menangani secara berimbang.

Dengan mekanisme gas dan rem, kata Menko Airlangga, perekonomian Indonesia masih bisa ditangani dengan cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi 3,5% di kuartal ketiga dan diperkirakan tumbuh menjadi 4,5 sampai 5,5% di kuartal keempat.

ADVERTISEMENT

Agenda utama kedua Indonesia, Menko Airlangga melanjutkan, adalah transformasi digital untuk kelompok usaha kecil dan menengah dalam rangka mengakselerasi perekonomian.

"Ini terbukti dalam situasi pandemi, digitalisasi ini menjadi akselerator perekonomian, termasuk financial inclusion policy kita dalam menyiapkan super micro KUR di bawah 10 juta yang targetnya adalah ibu-ibu," sambung dia.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Sementara agenda ketiga yang juga tak kalah penting adalah menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Kata Menko Airlangga, kemiskinan ekstrem menjadi agenda utama dari negara-negara terdampak COVID 19, termasuk Indonesia.

"Kita bisa mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem dengan beberapa program dan Bapak Presiden di tahun ini menargetkan 30 kabupaten kota dari 7 provinsi kemiskinan ekstrem ini bisa ditangani," tegas Airlangga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yg juga hadir dalam webinar tersebut, mengatakan strategi gas dan rem yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu pemicu kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi.

"Jadi kalau ditanya apakah penanganan COVID atau pemulihan ekonomi. Dua-duanya. Tetapi ekonomi tidak akan bisa mengalami perbaikan jika COVID tidak bisa ditangani," jelas Burhan. Dia juga menyoroti kebijakan PPKM yang dianggap sukses mengendalikan pandemi COVID 19 dan tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Meski sempat dianggap tidak akan efektif mengantisipasi varian Delta yang mewabah pada pertengahan tahun ini, namun kata Burhan, PPKM berhasil menekan penularan varian Delta, bahkan mengurangi tingkat kematian pasien COVID 19.

Pemerintah juga dinilai sangat berhati-hati menyikapi protes sebagian masyarakat yang meminta agar PPKM dilonggarkan bahkan dihilangkan.

"Pemerintah harus hati-hati karena kalau misalnya meluluskan keinginan publik yang meminta agar PPKM dihilangkan sementara perang terhadap COVID belum selesai, ini bisa menjadi bumerang. Jadi lebih baik leveling PPKM 1 sampai 4 dilanjutkan. Jadi kapan ketika perlu dinaikkan PPKM-nya naikkan tetapi ketika tidak perlu ya jangan dinaikan," jelas Burhan.


Hide Ads