ADVERTISEMENT

Pengusaha Ungkap Banyak UKM 'Diserang' Barang China di e-Commerce

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 09 Des 2021 13:01 WIB
Businesswoman Checking E-mail Online on Laptop
Foto: Getty Images/iStockphoto/Rawpixel
Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan banyak pelaku usaha kecil menengah (UKM) serta industri kecil menengah (IKM) yang mengeluhkan barang impor yang beredar di toko online (e-commerce), khususnya yang berasal dari China.

"Kami melihat masih banyak keluhan barang-barang dari luar khususnya Tiongkok itu masih dijual dalam platform dengan harga yang sangat murah," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Kamis (9/12/2021).

Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan impor barang melalui e-commerce dengan total nilai di atas US$ 75 dikenakan bea masuk 7,5%. Tapi masalah peredaran barang impor di e-commerce harus disadari masih menjadi persoalan.

Pihaknya pun meminta pemerintah memerhatikan dan mencermati permasalahan tersebut agar tercipta persaingan usaha yang adil. Serta jangan sampai terjadi praktik dumping, dalam hal ini barang yang diimpor ke Indonesia dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

"Jangan sampai terjadi unfair trade (persaingan usaha yang tidak sehat). Jadi jangan sampai ada ketidakadilan lah gitu ya, jadi jangan ada sampai yang melakukan dumping atau melanggar aturan-aturan sehingga dia bisa menjual dengan sangat murah padahal harusnya tidak seperti itu," jelasnya.

Secara umum, dukungan pemerintah untuk UKM dan IKM menurut pandangan Apindo sudah berada di jalur yang baik. Namun ada beberapa catatan yang mereka berikan untuk pemerintah selain masalah yang dia sebutkan di atas.

Catatan untuk pemerintah, yaitu prioritas peningkatan akses broadband dan kualitas layanan untuk mendorong adopsi teknologi digital oleh UKM dan IKM. Kemudian membantu agar pelaku usaha kecil tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan berbisnis secara digital, legal, dan berorientasi global melalui pendampingan terstruktur dan terukur.

Koordinasi dan sinkronisasi juga perlu dilakukan antar instansi, sektor privat, dan dunia akademik yang memiliki program-program untuk memberdayakan UMKM dimana Komite Kebijakan Publik-Privat-Akademik perlu dikembangkan.

"Dan juga akses untuk pembayaran elektronik, akses untuk pasar ini juga perlu didukung," sebut Hariyadi.

Pemerintah juga disarankan untuk memperluas akses domestik dan internasional terhadap investasi secara terbuka untuk semua sumber dan jenis modal. Dengan begitu UKM maupun IKM diuntungkan dari akses yang lebih luas terhadap alat pembiayaan mikro secara online.

Layanan pemerintah secara elektronik (e-government) juga perlu diperluas agar lebih banyak UKM bergerak naik dalam tingkat penggunaan digital.

Lihat juga Video: Melihat Geliat Ekonomi UMKM di Kendal dan Purwodadi

[Gambas:Video 20detik]



(toy/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT