Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan banyak perusahaan di sektor pariwisata yang terancam bangkrut. Mereka meminta pemerintah melakukan intervensi untuk mencegah hal tersebut.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa industri di sektor pariwisata sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Ada beberapa masalah yang secara fundamental dirasa perlu pemerintah ikut intervensi, yaitu terkait dengan permasalahan pembayaran kewajiban kepada perbankan maupun jasa keuangan lainnya.
"Jadi karena 1,5 tahun lebih ini cash flow (arus keuangan) daripada sektor pariwisata ini sangat sangat parah sekali, jadi ini kalau tidak dijembatani kami khawatirkan nantinya akan banyak perusahaan di sektor ini yang akan mengalami masalah dan bahkan kemungkinan bangkrut," kata dia dalam konferensi pers, Kamis (9/12/2021).
Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah, lanjut Hariyadi bisa lewat bantuan pinjaman lunak kepada perbankan untuk proses restrukturisasi, atau bantuannya bisa langsung kepada perusahaan.
Apapun itu, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah menyangkut kebijakan untuk membantu industri pariwisata. Intinya jangan sampai kondisi arus keuangan perusahaan yang berdarah-darah akibat dampak pandemi mengakibatkan mereka gagal bayar dan akhirnya mengalami masalah yang lebih besar.
Apindo juga menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memperpanjang restrukturisasi kredit dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Tapi masalahnya untuk sektor-sektor tertentu kemungkinan tidak cukup hanya sampai 2023.
"Dalam usulan Apindo tempo hari sebetulnya kita langsung mengharapkan perpanjangannya sampai 2025. Tapi karena ini mungkin nanti akan diambil per sektor, usulan kami masih relevan agar kiranya 2023 tadi nanti ada untuk sektor-sektor tertentu seperti pariwisata dan juga mungkin transportasi itu bisa diperpanjang lebih panjang lagi paling tidak sampai 2025," tambahnya.
Lihat juga Video: Cara Pemerintah Seimbangkan Pariwisata Sambil Minimalisir Covid-19
