Pengusaha Minta Pemerintah Kurangi Impor Alkes, Ini Alasannya

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 09 Des 2021 15:12 WIB
Petugas menurunkan Alat Kesehatan (alkes) COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (17/8/2021). Kedatangan dukungan tahap pertama alkes dari Pemerintah Kota New York, Amerika Serikat berupa ventilator beserta aksesoris berjumlah 176 unit tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan serta memulihkan kondisi pasien COVID-19 dengan kategori berat dan kritis. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jakarta -

Pemerintah diminta untuk menyetop pembelian alat kesehatan (alkes) atau impor. Pengusaha meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan alkes buatan dalam negeri.

Langkah impor alkes dinilai akan membuat produk dalam negeri jadi menumpuk dan tak laku. Padahal stok dalam negeri dinilai masih cukup banyak.

"Presiden Jokowi sebetulnya telah mendukung industri dalam negeri dengan mengeluarkan Perpres 12 tahun 2021 yang mewajibkan produk - produk lokal untuk dibeli apalagi yang TKDN-nya di atas 40%. Akan tetapi kenyataannya, pemerintah terkait tidak melakukan pembelian berdasarkan peraturan yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi," kata Komisaris PT Taishan Alkes Indonesia Cahyadi Burhan, Kamis (9/12/2021).

Cahyadi mengatakan alkes seperti swab antigen yang diproduksi perusahaannya kini menumpuk di gudang hingga 30 juta barang. Cahyadi menambahkan bahwa awalnya ia berinvestasi di produksi alat kesehatan adalah karena adanya peraturan yang mendukung produk lokal seperti Perpres 12 tahun 2021.

Bahkan menurut Cahyadi, Pak Jokowi sendiri sudah membentuk gerakan bangga buatan Indonesia untuk mendukung produk lokal yang diketuai oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Namun kenyataannya, sekarang ini kami sendiri ini tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dilirik, tidak pernah ada yang menghubungi. Padahal produksi kami sudah sangat banyak bisa sampai 1,2 juta pcs (swab antigen) perhari, itu pun hanya 2 shift. Jika 3 shift, kita bisa sampai 1,6 juta pcs perhari dan Kementerian kesehatan punya anggaran hampir 2 Triliun. Kemana semua anggaran itu? Kenapa lokal yang efisien tidak dibeli? Kalau alasannya tidak sanggup suplai, 2 Triliun dibagi 30 ribu itu hanya 60 juta pcs, sementara produksi Kami 1,2 juta pcs bisa Kami selesaikan dalam 2 bulan,"ujar Cahyadi.

Lebih lanjut Cahyadi menjelaskan, saat ini yang menjadi temuan dan sudah beredar di media sosial bahwa Kemenkes telah mengklik di e-katalog dengan harga Rp 86.000 per pcs sebanyak 1,5 juta pcs yang total anggarannya itu mencapai 129 miliar. Padahal dengan adanya kami dengan harga Rp 30.000 per pcs seharusnya itu bisa sangat menghemat anggaran.

"Produk kami sudah memiliki izin edar AKD, sudah lolos uji validitas di laboratorium dan universitas yang ditunjuk oleh kemenkes, sudah memiliki sertifikat TKDN 48%, memiliki sertifikasi CE dan EC REP, sudah expor ke Irlandia dan Thailand dan dihadiri oleh Pak Menteri Perindustrian yaitu pak agus gumiwang, berarti bisa diterima secara internasional. KSP pun sudah pernah mengunjungi kami dan mendukung kami sepenuhnya. Kami pun sudah mendapatkan sertifikasi halal, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat muslim yang menggunakan dan kami pun sudah masuk di catalog Capaian Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021" tutup Cahyadi.



Simak Video "Kekhawatiran Pedagang soal Kebijakan Ekspor Minyak Goreng"
[Gambas:Video 20detik]