BPK Temukan Kejanggalan Anggaran Bantuan COVID-19, Sri Mulyani Jawab Begini

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 10 Des 2021 06:15 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi anggota dewan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) 2020 disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka menemukan ada kejanggalan pada program tersebut yang disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021.

BPK menilai pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai implementasi ketentuan Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 belum didukung dengan mekanisme pelaporan secara formal.

"Akibatnya, pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan UU tersebut," demikian laporan IHPS I 2021 dikutip detikcom.

Penilaian tersebut diberikan karena pemerintah belum menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan biaya penanganan COVID-19 secara komprehensif pada LKPP sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam hal ini, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, kelebihan pencatatan penerimaan pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 24,12 miliar, kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya sebesar Rp 967,46 miliar, serta nilai insentif dan fasilitas perpajakan minimal sebesar Rp 706,04 miliar belum dapat diyakini kewajarannya.

BPK menilai hal di atas disebabkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) belum optimal dalam mengadministrasikan informasi pelaksanaan program insentif dan fasilitas perpajakan, mengawasi pelaksanaan penelitian tarif atas importasi yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, termasuk pengujian dan tindak lanjut yang dilakukannya.

Selain itu, kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Belanja bendahara umum negara (BUN) pada DJP tidak teliti dalam melakukan pengujian formal dan material atas tagihan belanja subsidi pajak DTP.

"Pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 K/L tidak memadai. Akibatnya, pengeluaran tersebut belum dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan pengendalian pada K/L dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan program PC-PEN belum optimal," tulis BPK dalam IHPS.

BPK juga temukan kejanggalan dalam penyaluran KUR. Klik halaman berikutnya.