Ketua DPRD Surabaya: APBD untuk Picu Pemulihan Ekonomi

Dea Duta Aulia - detikFinance
Minggu, 12 Des 2021 18:29 WIB
Ketua DPRD Surabaya Sebut APBD Surabaya Mampu Picu Pemulihan Ekonomi
Foto: DPRD Surabaya
Jakarta -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Surabaya memicu pemulihan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono saat kunjungan di Rumah Produksi Kelompok Usaha Bersama Mampu Jaya binaan Dinas Perdagangan.

Dalam kunjungan tersebut nampak terlihat karyawan eks-Wisma Barbara nampak sedang mengerjakan berbagai produk UMKM mulai dari sepatu hingga pakaian.

Kepala Dinas Perdagangan Wiwik Widayati mengatakan, tempat tersebut terdapat memiliki 200 karyawan yang sedang mengerjakan pesanan untuk para pelajar.

"Puluhan ribu pesanan untuk para pelajar. Di tempat ini ada 200 karyawan, terbagi dalam 4 divisi kerja," ujar Wiwik.

Sementara itu, Adi Sutarwijono mengatakan, program kegiatan pengadaan seragam gratis ini merupakan bagian dari APBD Perubahan 2021 Surabaya. Langkah ini merupakan sebagai upaya untuk memicu pergerakan ekonomi di masyarakat.

"Dalam APBD Perubahan 2021, ada program kegiatan untuk pengadaan seragam gratis bagi para pelajar SD-SMP kategori MBR, yang masuk dari jalur mitra warga. Walikota Eri Cahyadi dan DPRD Surabaya sepakat agar kegiatan itu lebih mengutamakan produk-produk UMKM di masyarakat," kata Adi dalam keterangan tertulis, Minggu (12/12/2021).

Adi menjelaskan, wujud dari penerapan APBD Perubahan 2021 Surabaya bukan hanya berupa sepatu dan seragam sekolah saja. Namun, berbagai keperluan anak sekolah seperti sabuk dan tas juga dikerjakan.

Langkah ini menurutnya merupakan upaya untuk memberikan multiplier effect agar perekonomian di Surabaya kembali bergerak. Mengingat, semenjak Pandemi COVID-19 berlangsung, kegiatan perekonomian mengalami perlambatan.

"Sehingga dari anggaran APBD Kota Surabaya dipakai untuk belanja sekaligus menggerakkan UMKM. Di masa pandemi COVID-19, ketika ekonomi masyarakat mengalami pelambanan dan lesu, terobosan kebijakan ini sungguh punya multiplier effect jika diarahkan pada UMKM," kata Adi.

Ia mengatakan, Tanggal 10 November 2021, tepat Hari Pahlawan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi mengesahkan APBD tahun 2022. Dengan proyeksi kekuatan belanja Rp 10,3 triliun.

"Kita sepakat, untuk menempatkan APBD untuk memicu pergerakan ekonomi di masyarakat. Misal, ide atau gagasan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji agar seluruh satuan kerja Pemkot membeli kebutuhan makanan minuman untuk rapat-rapat dari produk UMKM," ujar Adi.

Begitu juga dalam kegiatan pengadaan permakanan bagi para lansia yang tidak mampu, penyandang disabilitas, dan anak-anak yatim piatu. Bantuan permakanan diberikan setiap hari satu kali, diberikan juga makanan jadi siap santap.

"Yang mengolah dari kelompok-kelompok masyarakat di kampung-kampung yang standar mutunya disupervisi oleh Dinas Sosial. Otomatis dari anggaran APBD itu mengalir langsung kepada warga masyarakat dan mendorong perputaran uang," ujar Adi.

Adi juga mengungkapkan, seiring dengan kasus COVID-19 di Surabaya yang sedang melandai dan berstatus PPKM level 1, maka fokus perhatian DPRD dan Pemkot Surabaya yakni mendorong agenda pemulihan ekonomi.

Ia juga menjelaskan, pada APBD Kota Surabaya 2022, DPRD bersama Pemkot Surabaya memberikan penguatan kepada belanja barang dan jasa sebesar Rp 5,152 triliun. Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 2,171 triliun. Hal itu dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi dan perputaran uang di masyarakat.

"Di tahun 2021, disepakati honor RT dinaikkan 100 persen dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan. Honor RW dari Rp 650 ribu menjadi Rp 1.250.000. Kemudian honor LPMK dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1,5 juta," tambah Adi.

Tak hanya itu, untuk honor kader-kader kesehatan dinaikkan menjadi Rp 400 ribu per bulan. Adapun jumlah kader kesehatan sebanyak 26.540 orang yang terdiri dari kader ibu-ibu pemantau jentik, Posyandu balita dan lansia, Posbindu, Pos UKK, paliatif, kelurahan siaga, pendekar biru, tuberkulosis, kampung ASI dan Ibu Hamil, serta kesehatan jiwa.

"Dalam APBD tahun 2022, juga disepakati honor modin dinaikkan 2 kali lipat, dari Rp 400 ribu menjadi Rp 800 ribu dalam satu bulan," tambah Adi Sutarwijono.

Pada tahun 2022, dialokasikan Rp 47 miliar untuk pemberian beasiswa bagi para pelajar SMA/SMK kategori MBR.

"Peruntukkan beasiswa itu ada dua, yaitu membantu SPP dan pembelian seragam. Sehingga kita berharap tahun depan relatif bisa ditekan pelajar yang kesulitan bayar SPP, bahkan ijazah ditahan karena menunggak SPP bisa semakin berkurang, juga berkurang pelajar putus sekolah," kata Adi.

Ia mengatakan, secara keseluruhan, APBD tahun 2022 alokasi yang paling besar masih untuk pendidikan yakni Rp 2,297 triliun. Salah satunya untuk menjamin pendidikan gratis yang berkualitas bagi seluruh pelajar SD dan SMP Negeri, serta memberikan subsidi bagi SD dan SMP swasta melalui BOPDA (Bantuan Operasional Daerah).

Lalu disusul untuk sektor kesehatan mencapai Rp 2,155 triliun. Serta mengalokasikan juga untuk mengantisipasi jika Pandemi COVID-19 kembali mengalami lonjakan kasus. Serta untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 2,021 triliun.

"Untuk sektor sektor ekonomi diantaranya untuk memberi dukungan penguatan UMKM total dialokasikan Rp 224,856 miliar. Sedangkan untuk anggaran kelurahan dialokasikan Rp 417.245 miliar yang dibagi secara proporsional ke seluruh kelurahan," ujar Adi.

Secara keseluruhan, kebutuhan untuk belanja pegawai Pemkot Surabaya sebesar Rp 2,8 triliun. Atau sekitar 26 persen dari total belanja APBD 2022 Rp 10,3 triliun.

"Kita ingin memberikan pesan yang sangat jelas melalui APBD itu, bahwa ekonomi Kota Surabaya akan pulih. Pergerakan ekonomi masyarakat berangsur-angsur sudah naik kembali," tutup Adi Sutarwijono.

(fhs/dna)