BUMN Ikut Dongkrak TKDN di Industri Hulu Migas, Begini Caranya

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Rabu, 15 Des 2021 14:16 WIB
Harga Minyak Mentah AS Di Bawah Nol, Pembeli Tidak Bayar Malah Ditawari Uang
Ilustrasi Migas
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak, termasuk BUMN untuk bisa meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Di industri hulu migas, nilai TKDN per Oktober 2021 mencapai 58%.

Untuk itu, PT Surveyor Indonesia (Persero) berupaya mengimbanginya, salah-satunya dengan memperkuat kompetensi para verifikator TKDN. Kementerian Perindustrian juga mendorong dengan mengeluarkan kebijakan sertifikasi TKDN gratis bagi kalangan industri.

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Nila Kumalasari mengemukakan bahwa pada 2021 Kementerian Perindustrian mendapat anggaran Rp 112 miliar untuk sertifikasi gratis. "Maka kesempatan ini digunakan dengan baik oleh kalangan industri sehingga di situs kami terjadi lonjakan pengajuan sertifikat TKDN," ujar Nila dikutip Rabu (15/12/2021).

Dalam acara yang sama, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Surveyor Indonesia Lussy Ariani Seba mengungkapkan bahwa lonjakan kalangan industri yang melakukan proses sertifikasi membuat pihaknya harus memperkuat kompetensi para verifikatornya.

Untuk industri hulu migas sendiri, karena industri ini menjadi sosok pertama yang menerapkan sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan PTSI menjadi verifikatornya. "PTSI akan terus menambah jumlah asesor TKDN industri hulu migas," katanya.

Kadiv. Rantai Suplai dan Analisa Biaya SKK Migas Erwin Suryadi Erwin Suryadi menegaskan bahwa TKDN tidak hanya membawa dampak pada industri besar.

"Untuk kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menjadi pendukung atau yang terdampak dari industri hulu migas pun terangkat dengan nilai bisnis sebesar Rp 11 triliun berkat sertifikasi TKDN," tuturnya.

Lussy menambahkan bahwa PTSI melakukan transformasi organisasi dengan membentuk divisi khusus yang mengelola TKDN. "Divisi ini kelak akan melakukan desentralisasi ke unit-unit operasi sehingga PTSI sebagai verifikator dapat mendistribusikan sertifikasi TKDN dengan cepat," terang Lussy.

Upaya lain dari PTSI yaitu meningkatkan kualitas organisasi. PTSI membuat mobile learning untuk menambah pemahaman tentang sertifikasi TKDN.

"Karena perkembangan teknologi semakin cepat, kami membuat mobile learning tentang sertifikasi TKDN agar 3500 karyawan yang ada di PTSI bisa belajar dan mengakses secara detail seputar TKDN," tukas Lussy.

(fdl/fdl)